Kamis, 18 Oktober 2018

Ekonomi Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

 
Kehidupan ekonomi di Indonesia dalam dasawarsa 1940-an dapat dirangkum dalam satu ungkapan, yaitu kehidupan "ekonomi perang". Memasuki dasawarsa ini, dunia mengalami peristiwa besar yang intensitas pengaruhnya jauh lebih dahsyat dari pada depresi ekonomi,  dan Indonesia kali ini pun tidak dapat menghindarinya. Perang dunia II pecah di daratan Eropa, satu demi satu negara jatuh ke tangan Jerman.  Di Asia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, satu demi satu negara jatuh ke tangan Jepang. Pada tahun 1942, Singapura benteng pertahanan andalan Inggris jatuh dan Indonesia tidak berselang lama juga jatuh ke tangan Jepang. Pada Maret 1942,  Belanda menyerah. Berakhirlah masa kekuasaan Belanda yang panjang di Indonesia --  hanya diganti oleh kekuasaan  yang jauh lebih keras dan lebih eksploitatif.

Selama tiga setengah tahun di bawah pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang. Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi ini adalah bawah hampir semua segi kehidupan diatur dengan peraturan peraturan penguasa perang; institusi-institusi masa damai dibekukan; kepentingan "bersama", yaitu memenangi perang, di atas segalanya; ruang gerak individu sangat dibatasi.  Ekonomi dioperasikan berdasarkan "perintah" (command economy); transaksi sukarela (mekanisme pasar) hanya terjadi di celah-celah sempit (dan semakin sempit)  dalam perekonomian yang tersisa, yang kebetulan tidak diatur oleh penguasa.

Kepentingan ekonomi utama penguasa perang adalah menjadikan Indonesia sebagai penyangga kegiatan perang Jepang. Artinya ekonomi dioperasikan terutama untuk menghasilkan barang-barang dan bahan pendukung perang, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Produksi minyak bumi, hasil hasil pertambangan, bahan pangan di genjot untuk mendukung pasukan Jepang di garis depan. Penduduk Indonesia memperoleh apa yang tersisa atau residu dari kegiatan ekonomi utama itu.  Secara prinsip, sistem ini tidak berbeda dengan sistem kolonial, yaitu ekstraksi semaksimal mungkin "surplus ekonomi" dari Indonesia untuk kepentingan "Ibu negeri". Yang berbeda adalah cara ekstraksinya-- Pada zaman Belanda dengan sistem tanam paksa dan kemudian sistem "liberal"-nya,  pada zaman Jepang dengan perintah dan peraturan penguasaan perang.  Sistem kerja paksa yang disebut "romusa" jauh lebih brutal bahkan dibanding sistem tanam paksa.  Pada masa pendudukan Jepang,  tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia merosot drastis, jauh lebih buruk dibanding sewaktu "malaise" mencapai puncaknya. Kelangkaan kebutuhan sehari-hari dan bahkan kelaparan sudah menjadi berita sehari-hari.

Ciri utama lain dari sistem ekonomi perang adalah keterisolasian dari dunia luar. Ekonomi Indonesia yang sebelum yang sangat terbuka dan  terintegrasi dengan dunia luar serta merta menjadi ekonomi tertutup karena perang menutup jalur hubungan normal dengan negara lain. Alat transportasi laut di mobilisasi untuk tujuan perang.  Lebih dari itu, sarana dan prasarana produksi yang semula diarahkan untuk pasar luar negeri harus diubah fungsinya dalam waktu singkat menjadi sarana dan prasarana sarana untuk memenuhi semua kebutuhan dalam negeri. Mengubah ekonomi terbuka menjadi ekonomi tertutup adalah proses menyakitkan dan bernilai ekonomi tinggi.

Rabu, 17 Oktober 2018

Kondisi Ekonomi Indonesia pada Masa Revolusi 1945-1949

Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Di tanah air, peristiwa ini membuka peluang sejarah yang langka bagi bangsa Indonesia. Pada masa kekosongan  kekuasan terjadi, para pemimpin bangsa Indonesia dengan cerdas menangkao peluang emas untuk menyatakan kemerdekaaannya -- suatu langkah taktis yang ternyata mendapat sambutan luar biasa dari rakyat. Empat tahun berikutnya tercatat sebagai masa konflik terus-menerus antara pemerintah Indonesia yang baru lahir dan Belanda yang ingin menguasai kembali jajahannya. Agresi pertama Belanda pada bulan Juli 1947 diikuti dengan agresi kedua pada bulan Desember 1948. Konflik fisik terus menerus terjadi antara pasukan dan gerilyawan Republik dengan pasukan Belanda.

Drama dan romantikan perjuangan masa revolusi ini direkam dalam buku-buku sejarah nasional kita. Disini kita hanya mencatat bahwa dalam masa ini kegiatan produksi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi pada umumnya terganggun oleh situasi konflik dan penuh ketegangan itu. Keadaan diperparah dengan adanya blokade laut Belanda, sebagai tekanan terhadap Republik. Ekspor tidak jalan, impor kebutuhan pokok juga terhentu. Tidak ada statistik yang merekam secara sistematis kinerja di masa ini, tetapi produksi nasional diperkirakan merosot drastis.

Masa ini mencatat terjadinya kerusakan luar biasa terhadap aset produktif di negeri ini, yang menurut sejumlah laporan bahkan lebih besar daripada yang terjadi semasa pendudukan Jepang. Belanda datang dengan sasaran strategis mengusai kembali aset-aset produktifnya dalam keadaan baik. Sebaliknya taktik gerilyawan Republik adalah membungihanguskan aset-aset sebelum sempat dikuasai oleh Belanda, Ini semua mempunyai implikasi luas bagi republik muda sewaktu memasuki masa dama pada dasawarsa berikutnya. Tingkat kerusakan yang terjadi selama dasawarsa 1940-an digambarkan oleh seorang ahli sejarah ekonomi sebagai berikut:

"Persoalan yang dihadapi Indonesia pada tahun 1950 digambarkan secara ringkas dalam laporan yang disusun oleh De Javasche Bank tiga tahun sebelumnya sebagai bagian dari permohonan Belanda untuk mendapatkan Marshall Aid(bantuan pembangunan dari Amerika Serikat). Dokumen ini menekankan bahwa tidaklah mungkin untuk mengukur secara lengkap kerusakan fisik yang dialami Indonesia selama dan sesudah perang, tetapi dokumen itu menyebut angka perkiraan kerugian dua milliar dolar yang dihitung dengan nilai PDB Indonesia pada tahun itu. Dokumen ini memberikan perkiraan produksi di berbagai sektor sebagai persentase tingkat produksi sebelum perang."

Masa revolusi juga ditandai oleh dua perkembangan lain, yaitu inflasi dan pergerakan penduduk yang luar biasa antar daerah serta kota dan desa.

Inflasi timbul karena adanya adanya kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan masyarakat dan penambahan uang beredar yang tidak terkendali. Kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan rakyat adalah konsokuensi langsung dari turunnya kapasitas produksi, terganggunya kegiatan rutin produksi sehari-hari, dan terhentinya ekspor-impor karena blokade Belanda. Sedangkan pertumbuhan uang beredar bersumber dari percetakan uang oleh Republik untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan perjuangan yang terus meningkat -- singkatnya, karena defisit anggaran terus menerus yang hanya bisa ditutup dengan mencetak uang baru. Pada waktu itu, institusi-institusi normal pengumpul pendapatan negara -- pajak, bea masuk, cukai, dan lain-lain--tidak berfungsi. Sebagai catatan tambahan yang menggambarkan kekisruhan suasana, pada waktu itu beredar tidak hanya satu mata uang: ada uang yang dikeluarkan pemerintah pusat Republik, ada uang "Republik" yang dikeluarkan oleh para penguasa daerah, ada sisa-sisa uang pendudukan Jepang, dan ada uang yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank -- masing-masing mempunyai nilai sendiri-sendiri terhadap barang. Kepercayaan orang pada masing-masing mata uang berbeda--yang paling kurang dipercaya biasanya tidak pernah disimpan lama oleh pemegangnya dan secepatnya dibelanjakan, artinya"kecepatan sirkulasi" (velocity of circulation)-nya paling tinggi. Uang De Javasche Bank, yang volume sirkulasinya tidak tersandera oleh defisit anggaran, menjadi pilihan masyarakat untuk dipegang dan disimpan. Pembaca mungkin pernah mendengar Hukum Gresham yang berbunyi: "bad money drives out good money". Hukum ini terjadi di masa ini. Tapi kemudian langkah-langkah penertiban dilakukan. Menjelang akhir masa ini, tinggal dua mata uang yang dominan--uang Republik Indonesia dan mata uang De Javasche Bank. Baru pada awal dasawarsa 1950-an, keduanya dilebur menjadi satu mata uang nasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia(eks De Javasche Bank yang dinasionalisasi pada 1953).

Masa revolusi juga mencatat terjadinya pergerakan penduduk besar-besaran antara daerah dengan konsokuensi luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di tanah air. Ini adalah awal proses urbanisasi besar yang berkelanjutan dalam dekade-dekade selanjutnya sampat saat ini.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono 

Selasa, 16 Oktober 2018

Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia

 
Konsepsi mengenai Demokrasi terpimpin di bidang politik selanjutnya melahirkan turunannya di bidang ekonomi, Ekonomi Terpimpin. Sistem ini pada hakikatnya mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk "memimpin" ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor ekonomi utama. Dan semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komrehensif.

Konsepsi ini sebagian merupakan reaksi terhadap pengalaman pada tahun 1950-an yang meninggalkan kesa ketidakberdayaan negara mengendalikan dan mengarahkan ekonomi nasional. Sebagian lagi terkesan dan terinspirasi oleh "kesuksesan" sistem ekonomi berencana yang diterapkan di negara-negara sosialis berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terbangunnya industri-industri dasar sebagai landasan pembangunan industri mereka. Sebagai kilas maju, baru dua dasawarsa kemudian sejarah menjatukan vonis bahwa sistem perencanaan sentral, meski sering menunjukan prestasi awal yang mengesankan, ternyata tidak dapat berlanjut dalam jangka panjang. Sebab utamanya adalah karena kontradiksi mendasar dalam sistem intensifnya dan kerancuan antara pengolalahan politik dan pengelolaan ekonomi. Setelah itu, satu demi satu negara yang menerapkan sistem perencanaan sentral meninggalkannya dan mengadopsi berbagai variasi kombinasi antara perencanaan negara dan mekanisme pasar.

Berikut ini beberapa asas yang melandasi Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia:

1.Negara dengan konsepsi politiknya menjadi penjuru utama ekonomi nasional. Sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi (fiskal, moneter, sektoral) harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara.

2. Dirumuskan Rencana Pembangunan Nasional 8-Tahun untuk dijadikan acuan bagi semua kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan negeri ini.

3. BUMN menjadi tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup rakyat. Mereka mendaptkan dukungan penuh dari APBN dan perbankan untuk melaksanakan tugasnya.

4. Sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringaan pembiayaan dengan jalur komando dengan jalur komando yang tegas (sistem "bank tunggal") untuk mendukung semua kegiatan ekonomi yang diprioritaskan oleh negara dengan Bank Sentral (BI) sebagai pemegang kendali utama. Dan BI sendiri adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah.

Peluang bagi eksperimen sistem baru ini untuk sukses memang tidak besar sejak awal. Pertama, karena eksperimen ini dilaksanakan dalam kondisi makro-moneter yang semakim memburuk. Kedua, karena perangkat pelaksanaa sistem baru tersebut tidak pernah dipersiapkan dengan baik. Ketiga, karena politik luar negeri Indonesia pada waktu itu tidak disukai oleh negera-negara Barat sehingga akses Indonesia ke sumber-sumber keuangan dunia tambah sulit. Keempat, karena dengan berjalannya waktu, situasi politik dalam negeri makin tegang dan makin tidak kondusif bagi pelaksaaan kebijakan ekonomi nasional.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono

Senin, 15 Oktober 2018

Prinsip Anggaran Belanja Berimbang

 
Teori ekonomi mengatakan bahwa APBN disebut berimbang apabila seluruh pemasukan yang biasa diterima pemerintah dapat menutup seluruh pengeluaran pemerintah pada tahun itu. "Anggaran belanja berimbang" yang dijadikan asas pokok kebijakan fiskal pada masa awal Orde Baru dan terus dipakai sampai akhir Orde Baru,  bukanlah konsep teoritis.  Tapi tumbuh dari tuntutan praktis sewaktu dibutuhkan sebuah konsep sederhana dan mudah dimengerti yang memastikan bahwa APBN mendukung tercapainya sasaran utama pada waktu itu,  yaitu menjinakkan inflasi atau setidaknya tidak lagi menjadi penyebab utama inflasi

Prinsip "anggaran belanja berimbang" menentukan bahwa semua pengeluaran pemerintah dalam satu tahun(E) dibatasi oleh beberapa penerimaan yang dapat diperoleh dari dalam negeri (R) plus pinjaman lunak dari luar negeri (B) (disebut "bantuan dari luar negeri"). Asas ini hanya menuntut E = R + B bukan E = R seperti yang diminta teori ekonomi (yang tentu lebih baik untuk memerangi inflasi),  karena disadari bahwa untuk beberapa waktu kedepan Indonesia belum mampu memenuhi nya,  kecuali apabila pengeluaran pemerintah dipangkas minimal--sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak mungkin dilakukan.

Prinsip "anggaran belanja berimbang" hanya memastikan bahwa kebijakan APBN tidak menambah tekanan inflasi (dan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi) karena tidak akan menambah uang beredar.  Ketekoran penerimaan dalam negeri ditutup dengan pinjaman lunak berupa devisa yang dapat digunakan untuk mengimpor barang (menambah suplai barang) atau untuk menyedot rupiah di dalam negeri.  Kata "lunak" yang ditempelkan pada pinjaman luar negeri ini penting karena selain persyaratan ringan,  jumlahnya terbatas (Indonesia Harus bersaing dengan negara-negara berkembang lain untuk mendapatkannya) sehingga mengurangi 2 resiko:
a)beban utang yang berlebihan;
b)E yang lepas kendali. Sedikit tambahan mengenai akuntansi APBN masa Orde Baru:
Pengeluaran(E) terdiri atas pengeluaran rutin (ER) dan pengeluaran pembangunan (EP). Jadi R + B = ER + EP   dan dari situ R - ER = EP - B. R - ER disebut tabungan pemerintah

Di masa reformasi, konsep ini diganti dengan konsep APBN yang lebih dekat dengan konsep teoritis dan dengan praktik umum di dunia, yaitu ada 4 kelompok pos:  Penerimaan(R), Pengeluaran(E),  Defisit atau Surplus(D), dan pembiayaan (F).  Persamaan dasarnya adalah E -  R = D = F. D dibiayai dengan F yang diartikan tidak hanya pinjaman lunak,  tetapi juga utang dalam negeri (melalui surat utang negara atau SUN) dan utang luar negeri yang diluar pinjaman lunak melalui Global bonds dan sebagainya. Semangat bahwa APBN tidak boleh lepas dikendalikan tetap dipertahankan dengan mengatur bahwa defisit yang dikonsolidasi secara nasional (D plus defisit APBD semua daerah) tidak boleh melebihi 60% dari PDB. (UU No.17/1003.) Dua rambu kehati-hatian tersebut sama dengan yang diterapkan di Uni Eropa.

Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono 

Minggu, 14 Oktober 2018

Sistem Kurs Devisa Ganda

 
Esensi dari sistem ini adalah mengenakan kurs bagi ekspor lebih rendah daripada kurs bagi impor dan perbedaan kurs ini merupakan penerimaan APBN. Jadi, sistem ini pada hakikatnya nya merupakan perpajakan atas transaksi ekspor dan impor.  Dalam perkembangannya, sistem ini menjadi semakin kompleks, penuh lubang-lubang potensial bagi penyelewengan dan akhirnya tidak efektif, berikut ini sebuah contoh perhitungan bagi Seorang eksportir Pada tahun 1966 yang menggambarkan betapa kompleksnya pelaksanaan sistem itu ($ = USD).
  • Sebagai contoh, ia mengekspor 1.000 unit komiditi tertentu dengan harga yang ia terima $10 per unit. Ia memperoleh $10.000 hasil ekspor yang menurut undang-undang wajib ia serahkan seluruhnya kepada bank sentral (BLD--Biro Lalu Lintas Devisa).
  • Dari jumlah itu, ia memperoleh kembali devisa dari rupiah. Devisa itu ia terima berbentuk 2 macam: Bukti Ekspor (BE) yang dapat digunakan (oleh ia sendiri atau orang lain) untuk mengimpor barang-barang tertentu, dan Devisa Pelengkap (DP) yang dapat digunakan (oleh ia sendiri atau orang lain) untuk mengimpor apa saja untuk tujuan lain apa pun (tidak ada pembatasan pemakaian).
  • Berapa yang ia terima dalam. BE dan DP tergantung pada dua hal yang dari waktu ke waktu ditentukan dan diumumkan oleh pemerintah untuk komoditi tersebut.  yaitu: harga patokan (atau "check price") dan persentase yang ia terima dalam bentuk devisa BE. Sebagai ilustarasi, seandaiknya check price untuk komoditi tersebut adalah $9 per unit dan persentase BE sebagai komiditi itu adalah 10%, perhitungannya adalah sebagai berikut: Dari total nilai $10.000, ia akan menerima 1.000 x 9$ = $9.000 dalam bentuk rupiah dan BE dan sisanya ($1000) ia terima dalam bentuk devisa DP. Dari $9000 itu,  akan menerima, 10% x $9.000 = $900 dalam bentuk devisa BE dan sisanya $8.100 dalam bentuk rupiah kurs resmi, yaitu pada waktu itu adalah Rp10 per $; jadi ia menerima rupiah sebesar Rp 10 x 8.100 = Rp.81.000. Ringkasnya dari hasil ekspor total $10.000 ia menerima kembali $1000 devisa DP,  $900 devisa BE, dan Rp 81.000. 
  • Devisa DP dan BE diperdagangan di pasar DP dan pasar BE, sehingga kurs dapat naik turun sesuai permintan dan penawaran. Pada tahun 1966, kurs DP rata-rata sekitar Rp.110 per $ dan kurs BE rata-rata sekitar Rp90 per $. Sedangkan kurs pasar bebas ( di Pasar Baru, misalnya) adalah sekitar Rp130 per $. Secara efektif, kurs yang diterima eksportir tersebut adalah [Rp81.000 + (110 x 1000) + (Rp90 x 900)]/10.000 = Rp.27.2 per $. Kurs ini lebih rendah daripada kurs yang ia peroleh seandainya suatu sistem kurs tunggal dan devisa bebas diterapkan. Perbedaan merupakan "pajak" atas transaksi ekspor tersebut. Karena itu, pada waktu itu banyak penyelundupan ekspor. 
Pada sisi impor, aturannya juga tidak kalah rumitnya.
  • Untuk barang-barang "esensial" (beras dan bahan makanan pokok lain, impor untuk proyek-proyek pemerintah dan BUMN-BUMN yang menyangkut kepentingan orang banyak) hanya boleh dilakukan oleh pemerintah/BUMN dengan kurs resmi Rp 10 per $).
  • Di luar itu, swasta boleh mengimpor: (a) untuk barang-barang yang ada dalam daftar BE, dapat menggunakan devisa BE hasil ekspornya sendiri atau dibelinya dari pasar BE; (b) di luar itu, impor barang atau jasa harus dibiayai dengan devisa DP atau yang dibeli dari pasar bebas. 
  • Impor oleh pemerintah biasanya tidak dikenakan bea masuk atau pungutan lain. Sedangkan impor oleh swasta umumnya terkena bea masuk dan punguntan-pungutan lain (surcharges dan sebagainya) dengan tarif yang beraneka ragam dan kompleks. Di samping itu, tergantung komoditi yang diimpor, importir swasta sering diwajibkan pula untuk menyetor uang muka (prepayment) sebelum membuka LC dengan persentase yang berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan kondisi moneter (oleh karena itu, sistem prepayment ini juga dijuluki sebagi moneter ad hoc).
Sumber: Ekonomi Indonesia Dalam lintasan Sejarah oleh Prof. Dr. Boediono 

GREETING & INTRODUCING

                               Latihan Soal

Complete the following dialogues.
1. Cici   :  Good morning, Isti.
    Isti     :  _______________
    a.  Good afternoon
    b.  Good morning
    c.  Hello
    d.  Very well
2. Sukma : Hi, Baldan. ____________
    Baldan : How do you do.
    a.  Hello
    b.  How do you do.
    c.  How is it going on ?
    d.  I am fine
3. Adin : Hi, Lulu.
    Lulu : Hi, Adin. Nice to see you.
    Adin : Nice to see you too.
    Lulu : I have something to do now. See you.
    Adin : ______________
    a.  Bye
    b.  Fine
    c.  Hello
    d.  Very well
4. Adis  : It is already late. I will go to sleep now.
    Adan : Ok. _____________
    Adis  : Good night.
    a.  Good bye
    b.  Take care
    c.  See you
    d.  Good night
5. Difa          : Good morning, Mrs. Dida. How are you ?
    Mrs. Dida : I am fine. ______________ . And you ?
    Difa          : I am fine too.
    a.  See you tomorrow
    b.  So long
    c.  Thank you
    d.  Very well
6. Lia  : Nice to see you again, Fira. But I have to go to school now. ___________
    Fira : See you tomorrow.
    a.  See you again
    b.  See you soon
    c.  See you today
    d.  See you tomorrow
7. Farhan : Hello. ______________ . My name is Rizki Farhan. I am twelve years old. I live in 
                  Semarang.
    Sukma : Nice to meet you, Farhan.
    Farhan : Nice to meet you too.
    a.  How are you ?
    b.  How do yo do ?
    c.  Let me introduce myself.
    d.  Thank you.
Text for question no 8 - 10
­_______________ (8), everybody. I want to introduce my self. _______________ (9) Aldiza. My full name is Aldiza Putri Mulphiyani. I am twelve years old. I live in Yogyakarta. I study in SMP 4 Yogyakarta. _______________ (10) singing and playing guitar. Nice to meet you.

8. a.  Good night
    b.  Hello
    c.  Nice to meet you
    d.  Take care
9. a.  My hobby is
    b.  My name is
    c.  What is your ?
    d.  Where do you come ?
10. a.  Where do you come ?
      b.  What is your ?
      c.  My name is
      d.  My hobby is
11. Cici : What is your name ?
      Isti  : Isti.
      Cici : How do you spell your name ?
      Isti  : __________________
      a.  C - I - C - I
      b.  C - I - T - I
      c.  I - S - C - I
      d.  I - S - T - I
12. Inda : Hello.
      Eldi  : Hello. Who are you ?
      Inda : I am Inda. I am your new classmate. ______________
      Eldi : My name is Eldi.
      a.  What is your hobby ?
      b.  What is your name ?
      c.  Where do you live ?
      d.  Which school do you go to ?
13. Epin : What is your hobby ?
      Putri : ________________
      a.  My name is Putri
      b.  I live at Mawar Street.
      c.  I like dancing.
      d.  I am thirteen years old.
14.  Bani  : Please meet my friend, Rizki. Rizki, this is Tria.
       Tria   : Nice to meet you Rizki.
       Rizki : _________________
       a.  Thank you
       b.  Pleased to meet you here.
       c.  Please come in
       d.  Nice to meet you too.
15.  Baldan : Let me introduce you to ______________ . This is Layla. She is my classmate.
       Siti       : Hello, Layla. Nice to meet you.
       Layla   : Nice to meet you too.
       a.  Myself
       b.  My teacher
       c.  My mother
       d.  My friend
16.  Mulya : Wati, _____________ Barka ?
       Wati    : No, I haven't.
       Mulya : Barka, this is Wati.
       Barka  : Hello, Wati.
       a.  This is my friend
       b.  Let me introduce you to.
       c.  Have you met.
       d.  Allow me to introduce.
Dialogue for question no 17 - 20.
Fira            : ________________ (17), Farhan.
Farhan      : Good morning, Fira. _______________ (18)
Fira            : I’m fine. Thank you. And you ?
Farhan      : Very well. Fira, This is my English teacher, Mrs. Dida.
                     Mrs. Dida, this is Farhan, my classmate.
Fira            : Pleased to meet you.
Mrs. Dida :  _____________ (19) too.
Farhan      : Well, _____________ (20), Fira. It was nice to see you.
Fira            : Yes, see you.

17. a.  Good morning
      b.  How are you ?
      c.  Good bye
      d.  Pleased to meet you
18. a. Pleased to meet you  
      b. How are you ?
      c.  Good bye
      d.  Good morning
19. a.  Good morning
      b.  Good bye
      c.  Pleased to meet you
      d.  How are you ?
20. a.  Pleasd to meet you
      b.  How are you ?
      c.  Good bye
      d.  Good morning