Ketenagakerjaan

A. Definisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai yang  dikehendaki. Bahkan, pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja mempunyai dua pengertian, yaitu:
1. dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja,
2. dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi.

Tingginya pertambahan penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, baik dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, rata-rata berada di Pulau Jawa dan sebagian yang lain berada di luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha akan meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyerapan angkatan kerja. Pengertian angkatan kerja menurut UU No. 20 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 adalah
penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Sementara itu, yang dimaksud bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi). Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi.

Apabila kita cermati semua permasalahan dalam ketenagakerjaan, maka kita akan menemukan hubungan yang saling berkaitan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Keterangan:Besar kecilnya jumlah penduduk akan dapat menjadikan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja akan dapat bekerja tergantung pada permintaan tenaga kerja, dan yang bukan angkatan kerja berarti meneruskan pendidikan atau sekolah. Permintaan tenaga kerja dan lulusan dari pendidikan akan mendapatkan kesempatan kerja, jika tidak mendapatkannya berarti terjadi  pengangguran.

B. Pengangguran

Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar, bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan tolok ukur kemakmuran suatu bangsa. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

1. Jenis-Jenis Pengangguran
Pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis, di antaranya:
a. Pengangguran Ketidakcakapan
Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja/karyawan.
b. Pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung (disguised unemployment/invisible unemployment) adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya.
c. Pengangguran kentara atau pengangguran terbuka (visible unemployment) adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat
dibedakan sebagai berikut.

a. Pengangguran Musiman
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik. Di mana banyak petani yang menganggur, karena telah usai
masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya.
b. Pengangguran Friksional (Peralihan)
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan
tersebut menimbulkan adanya pengangguran.
c. Pengangguran karena Upah Terlalu Tinggi
Pengangguran karena upah terlalu tinggi artinya pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia saat ini sudah terdapat ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan biaya hidup daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan pengusaha sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya.
d. Pengangguran Struktural
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan.
e. Pengangguran Voluntary
Pengangguran voluntary adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup.
f. Pengangguran Teknologi
Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.
g. Pengangguran Potensial
Pengangguran potensial (potential underemployment) adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga
manusia menjadi tenaga mesin (mekanisasi).

2. Cara-Cara Mengatasi Pengangguran
Kenyataan menunjukkan bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang berdampak buruk pada aktivitas perekonomian masyarakat, baik pada kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mengatasi pengangguran harus dilakukan secara terus-menerus.
Adapun cara-cara untuk mengatasi pegangguran antara lain sebagai berikut.
a. Memperluas kesempatan kerja, dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa.
b. Meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil.
c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan nonformal.
d. Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri, melalui penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
e. Mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga.
f. Memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan
penduduk.

3. Usaha Memperluas Kesempatan Kerja

Dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah terus berusaha untuk membuka sebesar-besarnya lapangan kerja baru. Usaha yang ditempuh untuk memperluas

lapangan kerja dapat dilakukan di berbagai bidang. 

a. Di bidang pertanian, antara lain membuka lahan-lahan pertanian yang baru dan meningkatkan irigasi yang teratur agar pertanian tidak tergantung pada musim.

b. Di bidang industri, dengan cara mempermudah syarat-syarat untuk membuka perusahaan industri atau pabrik baru. 

c. Di bidang perdagangan, yaitu dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, sehingga pengusaha dapat meningkatkan perdagangan dan membuka kesempatan kerja baru.

d. Di bidang jasa, dengan meningkatkan usaha jasa berbagai bentuk, yang nantinya akan dapat membuka lapangan kerja baru.

e. Di bidang lainnya, antara lain dengan meningkatkan usaha bidang konstruksi, komunikasi, pariwisata, dan sebagainya. Sebagai gambaran, berikut ini disajikan persentase penduduk Indonesia menurut jenis lapangan pekerjaan.

4. Dampak Pengangguran terhadap Kegiatan Ekonomi MasyarakatSalah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat atau negara akan mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja  penuh dapat diwujudkan (full employment).
Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga berakibat tingkat kemakmuran negara juga berkurang. Pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, masalah konsumsi, kesehatan, serta prospek pembangunan di masa yang akan
datang.
Adapun dampak penganggguran terhadap kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut.
a. Kegiatan produksi terhambat, karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita.
b. Kegiatan distribusi kurang lancar, karena apabila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kualitasnya rendah, maka  barang tersebut tidak laku di pasaran, baik pasaran dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi rendah.
c. Kegiatan konsumsi berkurang, karena barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Apalagi bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang, maka akan terjadi kelaparan.

Tipe-Tipe Budaya Politik

Budaya politik dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, budaya politik pada setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Begitu juga dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia akan berbeda
dengan negara lain. Bagaimanakah budaya politik yang berkembang di Indonesia? Sebelum sampai pada bahasan tentang budaya politik yang berkembang di negara Indonesia, alangkah baiknya jika Anda pahami terlebih dahulu tipe-tipe budaya politik yang biasa diterapkan di berbagai negara.

1. Tipe-Tipe Budaya Politik di Berbagai Negara

Tipe budaya politik yang berlaku di negara-negara pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya. Misalnya berdasarkan sikap yang ditunjukkan, sikap terhadap tradisi dan perubahan, serta berdasarkan orientasi politiknya. Agar lebih jelas, simak berbagai penggolongan tipe budaya politik berikut ini.

a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan
modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau toleransi. Bagaimanakah tipe
budaya militan dan toleransi tersebut?
1)Budaya Politik Militan
Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing
hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
2) Budaya Politik Toleransi
Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral
atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan
menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Sebaliknya, pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama.

b. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan
Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai berikut.
1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut. Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir
demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang selaras dengan mentalnya dan menolak hal-hal yang baru. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut pernah terjadi pada era Orde Baru
Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia
menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.
Adapun tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

c. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik akan
memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai
berikut.
1) Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah).
2) Budaya politik kaula (subject political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya)  tetapi masih bersifat pasif.
3)Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu
budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat
tinggi.

Bagaimanakah karakteristik dari budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan?
1) Budaya Politik Parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang
membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial.
Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
d) Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik.
e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
2) Budaya Politik Kaula atau Subjek
Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki
perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik. Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap  berjalannya sistem politik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya
kaula atau subjek sebagai berikut.
a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara
khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
b) Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
d) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan oleh golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya
institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan kepada mereka.
3) Budaya Politik Partisipan
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap
sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktikpraktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam  menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam  proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat
secara politik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan sebagai berikut.
a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objekobjek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
b) Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem politik).
c) Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
d) Masyarakat berperan sebagai aktivis. Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya
politik partisipan, menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.
Itulah tiga tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.

Meskipun ketiga tipe budaya politik tersebut jelas kriteria dan ciricirinya, dalam kenyataannya tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal, atau subjek. Akan tetapi, terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut. Menurut Almond dan Verba, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek) tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.

1) Budaya Politik Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture) Bentuk budaya campuran (subjek-parokial) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju pola
budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik). Contoh budaya ini adalah bentuk-bentuk klasik kerajaan, seperti kerajaankerajaan di Afrika, Rusia (Jerman), dan Kekaisaran Turki.2) Budaya Politik Subjek-Partisipan (The Subject-Participant Culture) Bentuk budaya campuran (subjek-partisipan) merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang
sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Contoh negara yang memiliki tipe budaya campuran ini adalah Prancis, Jerman, dan Italia.3) Budaya Politik Parokial-Partisipan (The Parochial-Participant Culture) Bentuk budaya campuran (parokial-partisipan) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju budaya partisipan. Tipe budaya campuran ini terdapat banyak di negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan politik. Pada umumnya, di negara-negara berkembang budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Meskipun demikian, norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan dan demi keselarasan mereka menuntut suatu budaya partisipan. Hal ini sering  menimbulkan ketimpangan antara struktur yang menghendaki sifat partisipan dengan budaya alami yang masih bersifat parokial. 

Bagaimanakah dengan budaya politik di Indonesia? Agar lebih jelas, mari kita simak uraian berikut ini. 

2. Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe budaya politik masyarakat Indonesia menurut beberapa tokoh seperti berikut.

a. Menurut Afan Gaffar

Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai kecenderungan berikut. 

1) Adanya hierarki yang tegas, seperti berikut.

a) Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di

Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.

b) Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada umumnya.

c) Pihak yang membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan adalah

penguasa/pemerintah, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik.

2) Kecenderungan patronage (mencari perlindungan) tercermin

dalam bentuk kegiatan berikut.

a) Pola hubungan yang bersifat individual dan antardua individu, yaitu patron-client

atau ”Bapakisme”. 

b) Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak pada perilaku politisi yang lebih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya (bawah).

3) Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian sebagai berikut. Negara sudah memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi masih memperlihatkan

atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.

b. Rusadi Kantaprawira

Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia sebagai berikut. 

1) Konfigurasi subkultur atau subbudaya di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan

karakter (character building). 

2) Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul

tanggung jawab politiknya (mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial). Di lain pihak, kaum elitenya sungguhsungguh merupakan partisipan yang aktif (mungkin disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern). Kaum elite kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti agama, dan kesukuan. Dengan kata  lain, kebudayaan politik Indonesia merupakan ”mixed political culture” yang diwarnai dengan besarnya pengaruh kebudayaan

politik parokial-kaula. 

3) Sifat ikatan primordial masih berurat berakar yang dikenal melalui

indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme, dan nonpuritanisme. Selain itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat ketika usaha gerakan kaum elite langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.

4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme dan sikap asal bapak senang. Di Indonesia budaya politik tipe parokial-kaula (subjek) lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.

5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Itulah gambaran budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik masyarakat Indonesia tersebut mengakibatkan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan seseorang pada

jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada tindakan kolusi dan nepotisme. Padahal, peraturan tentang pengangkatan sudah ada, namun tidak ditaati. Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. 

a. Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenarkan suatu tindakan tertentu.

b. Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau pawai di jalanan yang istilah lainnya adalah ”tekanan dari jalanan”.

Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada era Orde Baru tampak jelas bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada era Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari

masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga belum memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok. 

Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada era reformasi?  Pada era reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh karena itu, budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjekpartisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

  

Pengertian Budaya Politik

A. Pengertian Budaya Politik
Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antarmanusia dalam masyarakat adalah hubungan yang bersifat politik.

Terjadinya hubungan antarmanusia yang bersifat politik mencerminkan adanya budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat. Apa
sebenarnya pengertian budaya politik itu?

Budaya politik berasal dari dua kata, yaitu budaya dan politik. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah. Buddhayah ini merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan
berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Akal hanya dimiliki oleh manusia sehingga hanya manusialah yang berbudaya. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan  Kemampuankemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia
sebagai anggota masyarakat.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Politik mengandung pengertian adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut Siyasah atau dalam bahasa Inggris disebut politics, yang berarti sebagai suatu cara yang digunakan untuk
mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya politik mempunyai lingkup yang luas. Lingkup politik meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian nilai-nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian budaya dan politik tersebut, dapat kita pahami pengertian budaya politik secara umum. Selain itu, banyak para ahli politik yang memberikan pendapatnya tentang pengertian budaya politik. Bagaimanakah pengertian budaya politik secara umum? Bagaimana pula pendapat para ahli tentang pengertian budaya politik? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.

1. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik. Akan tetapi, jika diamati dan dikaji lebih jauh tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidak begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman dan Rambu-rambu yang sama. Pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik sebagai berikut.

a. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan polapola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
b. Roy Macridis
Menurut Roy Macridis, budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.
c. Robert Dahl
Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Robert Dahl adalah orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis.
d. Samuel Beer
Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang cara pemerintah  seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
e. Almond dan Verba
Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.
f. Lucian Pye
Budaya politik lebih dilihat pada aspek perkembangan politik di negara berkembang dengan
sistem pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksiaksi politik, serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.

Berdasarkan beberapa pengertian dalam arti umum atau menurut para ahli, dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut.

a. Konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek nonperilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai  perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan
kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting bagi berjalannya sebuah sistem politik.

b. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya, setiap kita berbicara budaya politik tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang  diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri atas komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik. Misalnya, orientasi
politik terhadap lembaga politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.

c. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar) atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Itulah batasan konsep tentang budaya politik. Almond dan Verba  berpendapat bahwa budaya politik dapat terlihat dari sikap individu terhadap seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus. Objek yang dimaksudkan di sini adalah sistem politik. Menurut Almond dan Verba pada sistem politik terdapat tiga komponen budaya yang saling menunjang.

1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintah,
kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki dalam sistem politiknya, peranan dan
segala kewajibannya, serta input dan output-nya.
2. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik tertentu yang
dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu serta peranan para aktor dan penampilannya.
3. Komponen evaluasi, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dimiliki seseorang.

2. Pengertian Umum Budaya Politik

Pengertian umum tentang budaya politik meliputi hal-hal berikut.
a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Aspek doktrin menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), dan prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Berdasarkan pengertian umum tentang budaya politik tersebut, dapat  kita pahami bahwa pada dasarnya budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan  kegiatankegiatan politik kenegaraan.

Materi Matematika Terlengkap Kelas 10 Kurikulum 2013

Baru sadar bahwasannya saya sudah tidak begitu aktif membagikan sesuatu di blog ini karena kesibukan di kehidupan dunia nyata. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya memberikan materi matematika SMA kelas X yang berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang diberikan secara terpisah berdasarkan materi per bab. Jadi anda dapat mendownload materi tersebut sesuai kebutuhan anda. Semoga materi matematika kelas X tersebut berguna bagi anda.

1. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel (download disini)
2. Sistem persamaan linear tiga variabel (download disini)
3. Fungsi Matematika (download disini)
4. Trigonometri 1 Dasar (download disini)
5. Trigonometri 2 Identitas dan Persamaan Trigonometri (download disini)
6. Trigonometri 3 Dalil-dalil trigonometri (download disini)

Soal dan Pembahasan TKPA SBMPTN 2017

Akhirnya saya mendapatkan soal dan pembahasan TKPA yang mencakup tpa, b.ing, b.ind, mtk dasar. Soal ini sebenarnya merupakan pemberian murid saya. Tapi tidak masalah, saya akan bagikan kepada anda semua yang membutuhkan soal tersebut. Semoga soal dan pembahasan ini bermanfaat bagi anda semua dan anda sukses menghadapi SBMPTN.

Download disini

Kumpulan Soal Pembahasan UM UNDIP

Saya baru teringat bahwasannya saya tidak pernah memberikan soal-pembahasan UM UNDIP, sedangkan soal-soal mandiri lainnya sudah pernah saya berikan. Pada kali ini saya akan memberikan kumpulan soal UM-UNDIP yang disertai dengan pembahasannya. Bisa dibilang soal ini akan saya selalu update setiap kali saya menemukan soal UM UNDIP dengan pembahasan. Semoga soal-pembahasan tersebut dapat membantu anda dalam belajar

Soal 2017 (Fisika only)soal disini + pembahasan disini
Soal 2016 (Saintek) soal disini + pembahasan disini