Rangkuman Materi Pajak dan Kebijakan Fiskal

A. Pajak

Jenis Pajak
  • Langsung: Tidak bisa dialihkan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  • Tidak Langsung: Bisa dialihkan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn), PPn Barang Mewah, Cukai, Pajak Tontonan, Pajak 
 Fungsi Pajak
  • Budgeter: Sumber kas negara
  • Reguler: Alat mengatur ekonomi
  • Distribusi: Alat pemerataan pendapatan
  • Stabilisasi: Menjaga kestabilan ekonomi
  • Alokasi: Sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang
Azas Pajak Adam Smith
  • Kesamaan: beban pajak harus sama
  • Kepastiaan: pemungutan pajak harus jelas dan dimengerti
  • Kelayakan: tidak memberatkan wajib pajak
  • Ekonomi: pemungutan pajak harus efisien
Pemungutan Pajak
  • Pajak Pusat/Negara: Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, Bea Masuk, Cukai.
  • Pajak Pemerintah Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
  • Pajak Pemerintah Kota/Kabupaten: Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajarang Sarang Burung Walet.
 Sistem Tarif
1. Proporsional. Contoh: Ppn
2. Progresif. Contoh: Pph di Indonesia
3. Degresif. Contoh. PPh di Eropa
4. Regresif. Contoh: Pajak pertanian di eropa
5. Tarif tunggal (tidak ada di grafik. Contoh: materai
Contoh Sistem Tarif
 Sistem Pemungutan Pajak
  • Self assesment system: wajib pajak menghitung dan membayar pajak sendiri. Contoh: PPh, Pajak Kendaraan Bermotor
  • Official assesment system: petugas pajak mendatangani wajib pajak untuk memungut pajak. Contoh: pajak televisi yang dipungut dari rumah ke rumah (sekarang sudah tidak ada lagi)
  Objek Pajak
  • Pajak Subjektif: pajak yang yang pemungutannya berdasarkan orangnya. Contohnya: pajak penghasilan.
  • Pajak Objektif: pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Contoh: pajak kendaraan, bea materai, PBB 
Tarif Pajak Penghasilan Badan Usaha
Omzet di atas 50 milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di atas Rp.4,8 Milyar:
PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25%
Omzet di bawah 50 Milyar per tahun dan penghasilan kena pajak di bawah Rp.4,8 Milyar: PPh Terhutang Badan Usaha = Penghasilan Kena Pajak x 25% x 50% 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
0.5% x 20% x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
NJOP = Nilai Jual - (Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak = 12.000.000)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN UU 18 Tahun 2000
  • Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
  • Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak 0%
  • Tarif pajak barang mewah yaitu serendah-rendahnya 10%
Bea Materai menurut UU No 24 tahun 2000
  • Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT = Rp.6000
  • Dokumen nominal Rp. 250.00 sd Rp.1.000 = Rp.3000
  • Dokumen nominal > Rp.1.000.000 = Rp.6000
  • Cek dan Bilyet Giro = Rp.3000 

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan Fiskla Ekspansif: Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Antara lain:
  • Meningkatkan belanja atau pengularan APBN/APBD
  • Pemberian Subsidi 
  • Penurunan tarif pajak
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif: bertujuan mengurangi inflasi. Antara lain
  • Mengurangi belanja atau pengeluaran APBN/APBD
  • Pengurangan pemberian subsidi
  • Kenaikan tarif pajak    
Crowding Out Effect vs Multiplier Effect
Multiplier Effect adalah tambahan dalam permintaan agregat yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan dan dengan demikian meningkatkan belanja konsumen.
Crowding Out Effect adalah efek penurunan investasi dari sektor swasta akibat kebijakan fiskal ekspansif. Akibatnya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

Belum ada Komentar untuk "Rangkuman Materi Pajak dan Kebijakan Fiskal"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel