Soal dan Pembahasan Orde Baru dan Reformasi

1. Sebelum diangkat sebagai pejabat presiden, Letjen Soeharto merupakan pemegang mandat Supersemar. Tugas utama Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden adalah ….
A. mengganti kebijakan Presiden Soekarno
B. merombak undang-undang dasar
C. menjalin kerja sama dengan PBB
D. menentukan kebijakan politik
E. menyusun kabinet baru
Pembahasan:
Pada tanggal 7–12 Maret 1967, MPRS mengadakan Sidang Istimewa yang menghasilkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967. MPRS selanjutnya mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Tugas pertama Soeharto sebagai pejabat presiden adalah menyusun kabinet baru yang diberi nama Kabinet Pembangunan.  Jawaban: E

2. Menjelang akhir kekuasaannya, muncul tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari kalangan eksekutif pemerintah Orde Baru. Bukti yang mendukung fakta tersebut adalah ….
A. Tampilnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kasospol ABRI dan pendukung gerakan reformasi
B. Adanya dialog antara Soeharto dengan sembilan pemuka Islam terkemuka di Indonesia
C. keluarnya Deklarasi Surapati oleh empat belas menteri Kabinet Pembangunan VII
D. munculnya ide suksesi kepemimpinan nasional yang dilontarkan Amien Rais
E. tampilnya tokoh sipil Harmoko sebagai ketua Partai Golkar dan DPR
Pembahasan:
Tuntutan agar Soeharto mundur dari jabatan presiden tidak hanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa, tetapi juga dari tubuh pemerintah Orde Baru. Salah satunya dari kalangan eksekutif, yaitu menteri-menteri dalam Kabinet Pembangunan VII yang mengeluarkan Deklarasi Surapati. Inti dari Deklarasi Surapati adalah permintaan agar Soeharto mundur dari jabatan presiden dan pengunduran diri empat belas menteri Kabinet Pembangunan VII. Jawaban: C

3. Ciri-ciri dari kehidupan politik yang represif pada masa Orde Baru ditunjukkan oleh pernyataan berikut, kecuali ….
A. praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada setiap jenjang pemerintahan
B. besarnya ketergantungan pemerintah Orde Baru atas bantuan dari Bank Dunia
C. adanya pembagian jatah kursi bagi ABRI untuk duduk dalam DPR dan DPRD
D. adanya sanksi terhadap kelompok masyarakat yang menentang negara
E. tidak adanya pembatasan bagi masa jabatan presiden
Pembahasan:
Pada masa Orde Baru, kehidupan politik di Indonesa sangat represif. Adapun ciri kehidupan politik yang represif pada masa Orde Baru antara lain: adanya sanksi bagi orang atau kelompok yang dianggap menentang negara, pelaksanaan lima paket undang-undang politik yang merekayasa demokrasi, dan maraknya praktik KKN pada setiap jenjang pemerintahan. Selain itu ada pula pelaksanaan dwifungsi ABRI yang memasung partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden.  Jawaban: B

4. Pernyataan berikut yang menunjukkan bentuk praktik nepotisme pemerintah Orde Baru adalah …. A. Pengangkatan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII
B. Penunjukkan Emil Salim, Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro, Subroto, dan Moh.Sadli sebagai tim ekonomi Orde Baru
C. Pengangkatan Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai wakil Presiden Republik Indonesia
D. Pengunduran diri 14 menteri dalam Kabinet Pembangunan VII
E. Pengangkatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kasospol ABRI
Pembahasan:
Nepotisme adalah suatu kecenderungan yang memasukkan anggota keluarga dalam lingkup pemerintahan. Praktik nepotisme banyak dilakukan pemerintah Orde Baru. Salah satu bentuknya adalah pengangkatan Siti Hardiyanti Rukmana, putri pertama Soeharto sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII.  Jawaban: A

5. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II, jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu dari awalnya berjumlah 33 menjadi 34. Daerah yang menjadi provinsi ke-34 Indonesia adalah ….
A. Banten
B. Papua Barat
C. Gorontalo
D. Bangka Belitung
E. Kalimantan Utara
Pembahasan:
Masa Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan masa pemerintahan Presiden SBY–Boediono yang berlangsung dari tahun 2009–2014. Pada bulan Oktober 2012, Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-34. Jawaban: E

6. Keluarnya Supersemar merupakan salah satu permasalahan pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.
SEBAB 
Supersemar menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam pemerintah Republik Indonesia. Pembahasan:
Supersemar merupakan surat perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengatasi kekacauan politik dan ekonomi. Supersemar juga menjadi permasalahan menjelang transisi Orde Lama menuju Orde Baru. (Pernyataan benar) Soeharto sebagai pengemban mandat Supersemar mengambil beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh presiden. Oleh karena itu, keluarnya Supersemar menimbulkan dualisme kepemimpinan. (Alasan benar)Jawaban: A

7. Salah satu agenda reformasi yang diajukan mahasiswa adalah amendemen UUD 1945
SEBAB 
Rezim Orde Baru melakukan indoktrinasi terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Pembahasan:
Salah satu agenda reformasi adalah amendemen UUD 1945. Munculnya agenda tersebut disebabkan UUD 1945 belum sempurna dan rentan diselewengkan. Salah satu buktinya adalah belum ada pasal yang mengatur tentang masa jabatan presiden. (Pernyataan benar) Indoktrinasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru adalah indoktrinasi Pancasila. (Alasan salah) Jawaban: C

8. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Departemen Penerangan SEBAB
Departemen Penerangan jadi penghalang kebebasan berekspresi dan berpendapat pada masa Orde Baru.
Pembahasan:
Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J.Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dengan adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. (Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya saling berhubungan) Jawaban: A
Bourbon Semoga situs ini bermanfaat bagi anda. salam hangat dari saya

Belum ada Komentar untuk "Soal dan Pembahasan Orde Baru dan Reformasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel