Soal dan Pembahasan CPNS Tes Kebijakan Pemerintah

1. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya  …
A. Dekrit Presiden
B. Surat Perintah Sebelas Maret 1966
C. Surat Perintah Sebelas Maret 1968
D. Sidang Kabinet Dwikora
E. Trilogi pembangunan

2. Program jangka pendek yang dilakukan pada saat pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966  diarahkan untuk mengatasi kemerosotan dengan cara …
A. Pengendalian inflasi
B. Swasembada beras
C. Pembangunan daerah tertinggal
D. Kerja sama dengan negara tetangga
E. Pembukaan lahan baru

3. Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai kewajiban sebagai berikut, kecuali …
A. Mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang bisa menghilangkan hak rakyatnya dalam menikmati kekayaan alam
B. Melindungi dan menjamin hak rakyat yang terdapat di dalam kekayaan alam yang dapat dihasilkan secara langsung dan dinikmati oleh rakyat
C. Melakukan eksploitasi alam untuk kebutuhan semua rakyatnya
D. Segala bentuk pemanfaatan  (bumi dan air) dan hasil yang diperoleh dari alam digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
E. Mencegah dari adanya usaha perusakan sumber alam dan kekayaan alam

4. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, dapat menjadi warga Indonesia melalui naturalisasi istimewa setelah memperoleh pertimbangan dari …
A. Presiden
B. Mahkamah Agung
C. DPR
D. MPR
E. Komisi Yudisial

5. Kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara adalah wujud kesadaran bela negara yang tertuang dalam …
A. Pasal 27 Ayat 1
B. Pasal 30 Ayat 2
C. Pasal 28 Ayat 1
D. Pasal 33 Ayat 2
E. Pasal 30 Ayat 1

6. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur menghasilkan …
A. Perda Provinsi
B. Perda Kabupaten
C. Perda Kota
D. Perpres
E. Perpu

7. Salah satu tujuan standarisasi pendidikan nasional adalah …
A. Melaksanakan pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan
B. Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
C. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikannya
D. Menjalankan pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik
E. Menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat

8. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni  dan konsekuen. Hal ini terlihat dari upayanya dalam …
A. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
B. Amandemen UUD
C. Mengangkat Soeharto sebagai presiden
D. Pembubaran dan melarang adanya PKI
E. Menurunkan harga sembako

9. GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional bertujuan untuk …
A. Mewujudkan pembangunan nasional yang berjangka
B. Membangun masyarakat madani
C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
D. Menjamin kehidupan masyarakat yang tertib
E. Mewujudkan perdamaian dunia
10. Pemerintah menetapkan harga minimum pada ekonomi mikro yang ditujukan kepada perusahaan tanpa memandang jenis usahanya. Hal ini dilakukan untuk …
A. Melindungi produsen
B. Melindungi konsumen
C. Menghindari inflasi
D. Meningkatkan daya beli masyarakat
E. Menurunkan daya beli masyarakat

11. Kebijakan moneter dilakukan pemerintah dalam upaya …
A. Menurunkan inflasi yang sudah terjadi
B. Menentukan jumlah uang yang beredar
C. Mencari keuntungan keuntungan yang sebesar-besarnya
D. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga
E. Menekan jumlah uang yang beredar untuk mencegah terjadinya inflasi

12. Di bawah ini yang merupakan cara untuk melakukan kebijakan moneter, kecuali …
A. Operasi pasar terbuka
B. Diskonto
C. Penetapan harga maksimum
D. Rasio cadangan wajib
E. Mengendalikan uang yang beredar

13. Dalam rangka upaya untuk melindungi konsumen, pemerintah dapat melakukan hal berikut, kecuali …
A. Menentukan standar harga barang
B. Menetapkan standar ukuran barang
C. Melakukan pengawasan terhadap mutu barang
D. Melakukan tes uji kelayakan barang
E. Melakukan survei untuk menentukan jenis barang yang sesuai dengan masyarakat

14. Modal dalam BUMN adalah sumber dana dari pemerintah, artinya …
A. BUMN dibiayai oleh pemerintah
B. BUMN merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah
C. Modal dalam BUMN selain pemerintah, juga dari swasta
D. BUMN tidak mampu mencari modal sendiri
E. Pemerintah pemegang mutlak BUMN

15. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi, artinya pemerintah diberikan tugas untuk …
A. Merancang APBN dan melaksanakannya
B. Mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi negara
C. Menjaga kestabilan ekonomi negara
D. Membelanjakan anggaran dalam RAPBN
E. Menetapkan standar harga suatu produk barang atau jasa

16. Penambahan jumlah uang yang beredar akan dilakukan pemerintah jika dalam pasar perekonomian terjadi …
A. Inflasi yang tinggi
B. Deflasi
C. Banyak uang palsu yang beredar
D. Suku bunga bank tidak stabil
E. Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar

17. Presiden Soeharto bermaksud membangun kerja sama kembali dengan PBB setelah keluar dari anggota PBB, dan kembali lagi menjadi anggota PBB pada tanggal …
A. 28 September 1966
B. 19 September 1966
C. 6 Desember 1960
D. 27 Desember 1949
E. 6 Oktober 1951

18. Masalah ketenagakerjaan Indonesia merupakan masalah yang harus segera diatasi. Berikut adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, kecuali …
A. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan
B. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
C. Memperbanyak kuota TKI di luar negeri
D. Memperluas lapangan kerja
E. Perbaikan gaji/upah serta perlindungan tenaga kerja

19. Berikut peran pemerintah pusat dalam kegiatan ekonomi sesuai amanat yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33, kecuali …
A. Mengelola cabang produksi dan sumber daya melalui BUMN
B. Mengelola berbagai kebutuhan pembangunan nasional
C. Mengelola kegiatan distribusi produksi sumber daya
D. Eksploitasi hasil alam untuk kegiatan ekonomi
E. Menjamin keberlanjutan perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi

20. Pemerintah pusat turut serta ikut campur dalam kegiatan perekonomian dalam rangka …
A. Menciptakan persaingan antara BUMN dan BUMS
B. Mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta
C. Memonopoli semua kegiatan ekonomi
D. Membatasi perekonomian dengan persaingan pihak asing
E. Membatasi keleluasaan BUMS

21. Pelaku ekonomi yang menguasai seluruh kegitan ekonomi yang vital di Indonesia adalah …
A. Pihak swasta
B. Pemilik saham terbesar
C. Koperasi
D. Pemerintah
E. BUMN

22. Kebijakan pemerintah di bawah ini yang bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi adalah …
A. Pembebasan pajak bagi wajib pajak
B. Menurunkan harga minimum suatu barang atau jasa
C. Pemberian pinjaman bagi unit koperasi
D. Pemberian pinjaman dengan bunga sangat rendah kepada pengusaha besar
E. Memonopoli seluruh kegiatan ekonomi

23. Salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak merupakan sistem pemungutan pajak jenis …
A. Official assessment system
B. Self assessment system
C. With holding system
D. Self and holding system
E. Official and holdng system

24. Di bawah ini yang merupakan prinsip yang harus diperhatikan perintah dalam memungut pajak, kecuali …
A. Keadilan
B. Kepastian
C. Kelayakan
D. Ekonomis
E. Ketepatan

25. Di bawah ini yang merupakan contoh pengendalian sosial yang bersifat kuratif adalah …
A. Melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba
B. Penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat
C. Pembinaan terhadap para tuna susila
D. Kerja sama antara pemerintah dengan lembaga sosial terkait dengan pengendalian sosial
E. Penangkapan terhadap pengedar narkoba dalam sebuah penggerebekan

26. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan hal di bawah ini, kecuali …
A. Otonomi daerah
B. Hubungan pusat dan daerah
C. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
D. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi
E. Status hukum penduduk di wilayah tersebut

27. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Maka, dalam RAPBN, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-sekurangnya …
A. 20 persen
B. 25 persen
C. 17,5 persen
D. 22 persen
E. 30 persen

28. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip dibawah ini, kecuali …
A. Kebersamaan
B. Efisien berkeadilan
C. Berkelanjutan
D. Berwawasan lingkungan
E. Ekonomis
29. Menurut Miriam Budiardjo, Indonesia memiliki fungsi minimum yang harus dilaksanakan sebagai sebuah negara. Fungsi minimum tersebut adalah di bawah ini, kecuali ..
A. Pendidikan yang tinggi bagi rakyatnya
B. Melaksanakan ketertiban
C. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
D. Fungsi pertahanan
E. Menegakkan keadilan

30. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah menggunakan dua stelsel. Jika seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, maka disebut …
A. Stelsel aktif
B. Stelsel pasif
C. Stelsel mutlak
D. Stelsel wajib
E. Stelsel primer

31. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Dalam hal ini, hak warga negara di bidang pendidikan secara tegas sudah diatur dalam UUD 1945 pasal …
A. 29 ayat 2
B. 32 ayat 2
C. 34 ayat 1
D. 29 ayat 1
E. 35

32. Dalam perjanjian multilateral yang membahas tentang laut teritorial, pada batas zona landas benua atau landas kontinen, kewenangan negara yang bersangkutan adalah …
A. Berhak mengambil keuntungan ekonomi, dan negara lain hanya boleh mengarungi saja
B. Semua negara berhak mengambil keuntungan ekonomi
C. Berhak mengambil keuntungan ekonomi dan wajib bagi untung dengan masyarakat internasional
D. Milik 2 negara yang saling berbatasan
E. Tidak ada jawaban yang tepat

33. UUD 1945 memerintahkan dibentuknya daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan pemerintah, daerah otonom yang dibangun diharapkan dapat …
A. Mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat
B. Mampu membagi kekuasaan dengan pemerintah pusat
C. Mampu mengembangkan pemerintahannya sendiri seluas-luasnya sesuai dengan tujuan otonomi daerah
D. Mampu menjadi contoh bagi daerah otonomi lainnya
E. Menjadi pelopor daerah otonom yang sudah diserahkan dari pemerintah pusat

34. Dalam negara demokrasi, setiap pemangku jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan sudah ditempuhnya. Hal ini termasuk indikator suatu pemerintahan demokrasi, yaitu …
A. Rotasi kekuasaan
B. Pemenuhan hak-hak dasar
C. Akuntabilitas
D. Reliabilitas
E. Produktivitas

35. Jika peraturan pemerintah yang dibuat presiden saat kondisi genting tidak mendapatkan persetujuan dari presiden, maka …
A. Menggunakan peraturan pemerintah sebelumnya
B. Mengadakan sidang ulang
C. Peraturan pemerintah tetap bisa digunakan
D. Peraturan pemerintah harus dicabut
E. Melakukan revisi isi peraturan pemerintah

36. Good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan good governance, langkah yang ditempuh oleh Indonesia adalah di bawah ini, kecuali …
A. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
B. Ikut campur tangan di lembaga peradilan
C. Aparat pemerintah yang profesional dan penuh integritas
D. Penguatan upaya otonomi daerah
E. Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif

37. Kurikulum yang disesuaikan dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing disebut …
A. Kurikulum 2006
B. Kurikulum 2013
C. Muatan lokal
D. Kurikulum nasional
E. Kurikulum potensial

38. Menyikapi kondisi perekonomian global yang memungkinkan akan berdampak buruk terhadap perekonomian ekonomi Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk …
A. Memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi agar mampu menjaga kestabilan jalannya usaha
B. Menjaga harga barang agar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat
C. Melindungi nilai tukar rupiah
D. Mencapai keuntungan ekonomi global
E. Menjaga agar penguasaha elite tidak rugi

39. Otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya. Di bawah ini merupakan urusan yang bisa ditangani oleh pemerintah daerah…
A. Yustisi
B. Pertahanan
C. Moneter
D. Perhubungan
E. Politik Luar Negeri

40. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang dilakukan pemerintah bertujuan agar ...
A. Terwujudnya efektivitas pengawasan terhadap lembaga peradilan
B. Terwujud lembaga pengadilan yang mandiri
C. Menjadi lembaga yang adil dan tidak memihak satu sama lain
D. Tidak tercampur aduk antara tugas lembaga eksekutif dan legislatif
E. Menjaga loyalitas hukum peradilan

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN TES KEBIJAKAN PEMERINTAH
1. Pembahasan:
Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat pada saat itu untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Surat tersebut kemudian dikenal dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang merupakan awal lahirnya Orde Baru.
Jawaban: B. Surat Perintah Sebelas Maret 1966.
2. Pembahasan:
Pertimbangan utama dalam pengendalian inflasi adalah jika inflasi bisa dikendalikan, maka kestabilan ekonomi bisa tercapai.
Jawaban: A. Pengendalian Inflasi

3. Pembahasan:
Melakukan eksploitasi alam untuk kebutuhan semua rakyatnya melakukan salah satu tindakan merusak sumber alam yang ada di Indonesia.
Jawaban : C. Melakukan eksploitasi alam untuk kebutuhan semua rakyatnya

4. Pembahasan:
Naturalisasi istimewa dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR.
Jawaban: C. DPR

5. Pembahasan:
Kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara adalah wujud kesadaran bela negara yang tertuang dalam Pasal 30 Ayat 1.
Jawaban: E. Pasal 30 ayat 1

6. Pembahasan:
Perda Provinsi adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
Jawaban: A. Perda Provinsi.

7. Pembahasan:
Tujuan standarisasi pendidikan nasional adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.Jawaban: B. Menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

8. Pembahasan:
Pembubaran dan melarang adanya PKI merupakan langkah yang ditempuh Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni.
Jawaban: D. Pembubaran dan melarang adanya PKI.

9. Pembahasan:
Tujuan GBHN adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Jawaban: C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
10. Pembahasan:
Pemerintah menetapkan harga minimum pada ekonomi mikro melindungi produsen.
Jawaban: A. Melindungi produsen

11. Pembahasan:
Kebijakan moneter bertujuan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Jawaban: D. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.

12. Pembahasan:
Cara untuk melakukan kebijakan moneter:
Operasi Pasar Terbuka, dengan mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah.
Diskonto, pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
Rasio Cadangan Wajib, mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.Jawaban: C. Penetapan harga maksimum.

13. Pembahasan:
Selera setiap masyarakat berbeda dan tidak bisa dijadikan patokan, jadi bukan termasuk usaha pemerintah untuk melindungi konsumen.
Jawaban: E. Melakukan survei untuk menentukan jenis barang yang sesuai dengan masyarakat.

14. Pembahasan:
Jika sumber dana dari pemerintah, artinya BUMN dibiayai oleh pemerintah.
Jawaban: A. BUMN dibiayai oleh pemerintah.

15. Pembahasan:
Tugas pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi negara.
Jawaban: B. Mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi negara.

16. Pembahasan:
Penambahan jumlah uang yang beredar akan dilakukan pemerintah jika dalam pasar perekonomian terjadi deflasi
Jawaban: B. Deflasi

17. Pembahasan:
Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966.
Jawaban: A. 28 September 1966.

18. Pembahasan:
Memperbanyak kuota TKI di luar negeri jika dibutuhkan, tetapi hal ini tidak selalu dilakukan.
Jawaban: C. Memperbanyak kuota TKI di luar negeri.

19. Pembahasan:
Eksploitasi hasil alam akan mengganggu keseimbangan alam dan tidak sesuai dengan amanah UUD 1945.
Jawaban: D. Eksploitasi hasil alam untuk kegiatan ekonomi.

20. Pembahasan:
Monopoli oleh pihak swasta akan sangat merugikan rakyat sehingga pemerintah harus turut serta dalam kegiatan ekonomi.
Jawaban: B. Mencegah terjadinya monopoli oleh pihak swasta.

21. Pembahasan: J
Kegiatan ekonomi yang vital dikuasai oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33.
Jawaban: D. Pemerintah

22. Pembahasan:
Pemberian pinjaman bagi unit koperasi dapat mendorong kegiatan ekonomi Indonesia.
Jawaban: C. Pemberian pinjaman bagi unit koperasi

23. Pembahasan:
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak Official assessment system.
Jawaban: A. Official assessment system.

24. Pembahasan:
Prinsip yang harus diperhatikan perintah dalam memungut pajak:
Keadilan
Kepastian
Kelayakan
Ekonomis
Jawaban: E. Ketepatan

25. Pembahasan:
Tindakan kuratif adalah tindakan untuk memulihkan pelaku yang telah melakukan penyimpangan sosial.
Jawaban: A. Melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

26. Pembahasan:
Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D.
Jawaban: E. Status hukum penduduk di wilayah tersebut.

27. Pembahasan:
Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4.
Jawaban: A. 20 persen

28. Pembahasan:
Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4.
Jawaban: E. Ekonomis

29. Pembahasan:
Fungsi minimum yang harus dilaksanakan sebagai sebuah negara adalah:
Melaksanakan ketertiban
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Fungsi pertahanan
Menegakkan keadilan
Jawaban: A. Pendidikan yang tinggi bagi rakyatnya.

30. Pembahasan:
Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara disebut stelsel aktif.
Jawaban: A. Stelsel aktif

31. Pembahasan:
UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1:
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Jawaban: D. 29 Ayat 1

32. Pembahasan:
Pada batas zona landas benua atau landas kontinen, negara bersangkutan berhak mengambil keuntungan ekonomi dan wajib bagi untung dengan masyarakat internasional.
Jawaban: C. Berhak mengambil keuntungan ekonomi dan wajib bagi untung dengan masyarakat internasional.

33. Pembahasan:
Dengan adanya peraturan pemerintah, daerah otonom dibangun diharapkan dapat mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat.
Jawaban: A. Mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat.

34. Pembahasan:
Setiap pemangku jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan sudah ditempuhnya termasuk indikator demokrasi, yaitu akuntabilitas.
Jawaban: C. Akuntabilitas

35. Pembahasan:
Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22.
Jawaban: D. Peraturan pemerintah harus dicabut.

36. Pembahasan:
Langkah yang ditempuh oleh Indonesia untuk mewujudkan good governance adalah:
Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
Aparat pemerintah yang profesional dan penuh integritas
Penguatan upaya otonomi daerah
Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif
Kemandirian lembaga peradilan
Jawaban: B. Ikut campur tangan di lembaga peradilan.

37. Pembahasan:
Kurikulum yang disesuaikan dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing disebut muatan lokal.
Jawaban: C. Muatan Lokal

38. Pembahasan:
Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi agar mampu menjaga kestabilan jalannya usaha.
Jawaban: A. Memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi agar mampu menjaga kestabilan jalannya usaha.

39. Pembahasan:
Urusan yang masih ditangani pemerintah pusat berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 adalah: Keamanan, Politik luar Negeri, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, serta Agama.
Jawaban: D. Perhubungan

40. Pembahasan:
Terpisahnya kewenangan eksekutif dan yudikatif diharapkan dapat mampu mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
Jawaban: A. Terwujudnya lembaga pengadilan yang mandiri

Belum ada Komentar untuk "Soal dan Pembahasan CPNS Tes Kebijakan Pemerintah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel