Syafruddin Prawiranegara Penyelamat RI

Kuding lahir di Banten pada 28 Februari 1911. Ia berdarah campuran Banten dan Minangkabau. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke
Banten karena terlibat Perang Padri. Kuding kecil gemar membaca, apalagi kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe. Ia pun memiliki keinginan untuk menjadi “orang besar”. Untuk mewujudkannya
Kuding sengaja merantau ke Batavia demi melanjutkan studinya di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) pada tahun 1939. Ia pun berhasil meraih gelar Meester in de Rechten

“Si Kuding” adalah panggilan kecil Syafruddin Prawiranegara, seorang negarawan yang dikenal sebagai “PENYELAMAT REPUBLIK” karena jasanya membentuk Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI). Saat itu, Ia merupakan tangan kanan Soekarno-Hatta. Tatkala Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Syafruddin
berhasil menyelamatkan Negara dengan membentuk pemerintahan darurat. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Guna mengisi kekosongan kursi pemerintahan, Syafruddin kemudian mendapat tugas untuk membentuk sekaligus bertindak selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Mandat tersebut disampaikan Soekarno Hatta lewat telegramnya yang berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu-Kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Karena sulitnya sistem komunikasi di masa itu, telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Namun, di saat yang bersamaan, begitu mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan negara, Syafruddin langsung mengambil inisiatif senada. Ia mengumpulkan beberapa tokoh dan mengusulkan pembentukan
pemerintahan darurat dalam rapat di Bukittinggi. Ide Syafruddin mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan.

Guna menjalankan tugasnya sebagai Ketua PDRI, Syafruddin Prawiranegara membentuk kabinet yang terdiri atas beberapa orang menteri. Meskipun jabatan yang disandangnya ketika itu “ketua”,
namun kedudukannya sama dengan presiden. PDRI di bawah komando Syafruddin terus melakukan berbagai upaya agar para pemimpin bangsa bisa segera dibebaskan. Usahanya membuahkan hasil, Belanda akhirnya terpaksa berunding dengan Indonesia. Usaha  Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di nusantara pun berakhir yang ditandai dengan Perjanjian Roem-Royen. Soekarno-Hatta beserta tokoh lain kembali dibebaskan.

Dengan bebasnya dwitunggal proklamator itu, usai sudah tugas Syafruddin memimpin PDRI yang sudah ia jalankan selama kurang lebih delapan bulan. Pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta, ia  menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi dilakukan pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri RI. Lalu ditunjuk menjadi menteri keuangan Kabinet Hatta. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan, ia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan ‘Gunting Syafruddin”. Yakni pemotonga nilai uang dari lima rupiah ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh, sisanya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. Karier Syafruddin berikutnya adalah sebagai Presiden Direktur Te Javasche Bank atau Bank Sentra Indonesia pada tahun 1951.

Namun, seiring berjalannya pemerintahan dan kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia mengakibatkan ketidakpuasan beberapa pihak, termasuk Syafruddin. Ia bersama rekan-rekannya dari partai Masyumi menentang Soekarno yang membubarkan Konstituante. Puncak pecahnya hubungan
Soekarno-Syafruddin terjadi pada 1958. Di Sumatra Tengah berdiri Pasukan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI ) akibat wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Syafruddin diangkat
menjadi Presiden PRRI. Karena PRRI inilah, Syafurddin lalu dicap pemberontak, Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan perintah untuk menumpas PRRI.

Sekitar 4 tahun, Syafruddin beserta istri dan kedelapan anaknya terpaksa hidup di Hutan Bukit Barisan untuk menghindari penangkapan. Pemerintah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.449/1961 orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI diberikan amnesti dan abolisi.

Setelah tak lagi terlibat dalam pemerintahan, Syafruddin menjadi pendakwah meski beberapa kali dilarang naik mimbar lantaran ceramahnya dinilai terlalu keras oleh pemerintah. Ia menjalani masa
tuanya dengan penuh kesederhanaan. Ia bahkan pernah menolak  sebuah rumah pemberian Presiden Soekarno, dengan alasan tidak ingin menerima sesuatu yang dibayar dari pajak rakyat. Syafruddin
Prawiranegara tutup usia pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Belum ada Komentar untuk "Syafruddin Prawiranegara Penyelamat RI"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel