Sebuah Kajian Tentang Kemunduran dan Keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah

Kemunduran yang dialami oleh Kekhalifahan Utsmaniyah di sepanjang abad ke-19 sampai pada berdirinya Republik Turki di awalan abad ke-20 pada tahun 1924. Perjalanan ini diwarnai oleh intrik dinasti, ketelatan dalam memodernisasi birokrasi dan industri, perang di setiap wilayah perbatasan wilayah kekuasaan, dan pemberontakan yang terjadi di wilayah jajahannya seperti di Yunani yang terjadi di antara tahun 1821 sampai 1830.

Merupakan sebuah keharusan bagi penulis untuk merangkai artikel ini dengan niatan menghadirkan bahan pertimbangan dan argumentasi kepada para pembaca mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kemerosotan perlahan yang terjadi pada Kekhilafahan Utsmaniyah. Hal ini penulis lakukan untuk memberikan anti-tesis terhadap informasi-informasi yang banyak didistribusikan pada waktu peringatan pembubaran Khilafah Utsmaniyah yang terjadi setiap tanggal 3 pada bulan Maret.

Informasi-informasi yang tersebar menyediakan narasi yang bias dengan penjabaran yang condong menghadirkan pembahasan adanya sebuah konspirasi besar terhadap Kekhilafahan Utsmaniyah dan menyalahkan kemunduran tersebut secara keseluruhan kepada kekuatan-kekuatan Barat, Gerakan Turki Muda, gerakan-gerakan nasionalis, dan Mustafa Kemal Atatürk sebagai penyebab utama; terkadang sebagai penyebab satu-satunya yang berkontribusi  terhadap keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah. Hal ini meninggalkan sedikit ruang untuk penalaran dan pendalaman multi-dimensional untuk mencari dan mempertimbangkan penyebab yang berkontribusi terhadap keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah yang berasal dari dalam Kekhilafahan itu sendiri. Atas dasar ini, penulis didorong untuk menghadirkan artikel ini.

Ketika diadakan kajian dan pendalaman mengenai 124 tahun terakhir kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, harus dipertimbangkan bahwa Kekhilafahan ini menghadapi berbagai permasalahan yang datang dari internal Khilafah maupun eksternal, seperti: ketidakmampuan Negara Utsmaniyah untuk melakukan reformasi birokrasi dan modernisasi untuk menyamai kecepatan langkah perkembangan teknologi dan politik saingannya di Eropa, perang yang terjadi secara terus-menerus selama tujuh atau delapan abad–jika menghitung jeda di antara Perang Krimea dan Perang Rusia-Turki yang terjadi pada tahun 1877 sampai 1878, pemberontakan yang terjadi karena ketidakpuasaan terhadap kemunduran birokrasi dan ekonomi seperti yang dikobarkan oleh Mesir di bawah gubernur Muhammad Ali; atau karena perbedaan mazhab agama seperti yang dikobarkan oleh Abdullah bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab pada Perang Wahabi yang terjadi pada tahun 1811 sampai 1818, kebangkitan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan-jajahannya seperti di daerah Balkan dan Levant, dan tuntutan reformasi dalam bentuk konstitusi serta republikanisme oleh kalangan kaum muda yang berkeinginan untuk memperkuat Negara Utsmaniyah dan menghentikan stagnasi yang terjadi.

Perjalanan dari kemunduran Kekhilafahan Utsmaniyah awalnya adalah bangkitnya kesadaran bangsa Arab di Mesir dan Suriah akan kondisi mereka yang terbelakang dibanding negara-negara Eropa dalam bidang sosial dan saintek. Kesadaran ini timbul ketika pasukan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menyerbu Mesir pada yahun 1798 dan mengikutsertakan sebuah Misi Kebudayaan untuk menyebarkan semangat Revolusi Perancis. Nilai-nilai humanisme dan ide-ide pencerahan yang dibawa oleh Napoleon disambut dengan pertentangan dari warga dan cendekiawan Mesir karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, meski demikian, para cendekiawan muslim seperti Abdurrahman al-Jabarti dan Al-Thahthawi menyadari urgensi dunia Islam dan bangsa Arab untuk mengejar tingkat saintek dan perkembangan ilmu sosial yang dicapai oleh bangsa Eropa agar tetap mampu bersaing.

Setelah pasukan Perancis berhasil dikalahkan oleh pasukan Utsmaniyah dengan bantuan Inggris, Mesir dipimpin oleh gubernur yang dipilih secara populer oleh rakyat Mesir, yaitu seorang pria asal Albania yang bernama Muhammad Ali. Mesir saat itu meski merupakan jajahan Utsmaniyah, merupakan wilayah Arab pertama yang berada di bawah jajahan Utsmaniyah yang memodernisasi dan berhasil dalam melaksanakan hal tersebut. Pencerahan iptek yang dibawa oleh Misi Kebudayaan Perancis menghilangkan kepercayaan diri bangsa Arab dan warga di bawah kekuasaan Utsmaniyah yang selama ini menggangap bahwa diri mereka adalah peradaban paling maju di bumi. Hilangnya kepercayaan diri ini mendorong Muhammad Ali untuk mengirim pelajar ke negara-negara Eropa untuk mempelajari teknologi, ilmu pengetahuan, strategi militer, dan secara tidak sengaja juga membawa ide-ide sosial-politik yang nantinya akan memulai 'Al-Nahda' atau renaisans kebudayaan yang terjadi di wilayah jajahan Utsmaniyah di Suriah, Mesir, dan dunia Arab.

Antara 1813 sampai 1849, Muhammad Ali mengirimkan mahasiswa ke negara-negara Eropa dan menghabiskan biaya sebesar £E 273.360. Para mahasiswa memelajari secara spesifik: strategi militer, teknik mesin, kedokteran, farmasi, kesenian, dan kerajinan; para cendekiawan seperti Al-Thahthawi meneliti gejala sosial yang sedang melanda negara-negara Eropa yang pada saat itu sedang mengalami perubahan kekuasaan dari absolutisme raja-raja menjadi monarki konstitusional dan republikanisme. Al-Thahthawi menerjemahkan Konstitusi Perancis 1814 sebanyak 74 pasal dan menuliskan jurnal yang memihak pada pengikutsertaan suara rakyat yang diatur oleh konstitusi dan hukum pada urusan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan negara. Para mahasiswa membawa kembali dari negara-negara Eropa buku-buku berbahasa asing, dan Muhammad Ali mendirikan sebuah biro penerjemahan untuk menerjemahkan dan mempermudah pengenalan ilmu-ilmu baru ini kepada masyarakat Mesir. Tindakan-tindakan ini membuka kembali pintu ijtihad, yang nantinya akan menginspirasi Tanzimat.

'Al-Nahda' yang menjalar ke dunia cendekiawan dan akademisi Arab ini tidak diterima dengan baik oleh kaum penguasa Utsmaniyah yang tidak menggangap indah prospek ijtihad. Hal ini menghambat laju modernisasi dan restrukturisasi birokrasi Negara Utsmaniyah sehingga bisa dibilang tertinggal oleh Mesir. Bangsa Arab telah merasakan bumbu-bumbu konstitusionalisme, hukum yang terkodifikasi dan egaliter, birokrasi yang tersusun, dan semangat humanisme serta sikap menghargai semua bangsa tanpa diskriminasi, tentunya mereka tidak akan terus menunjukan sikap jinak mereka terhadap Konstantinopel dan perlahan menuntut konsesi yang adil di bawah kekuasaan Utsmaniyah, hal ini akan mencapai puncaknya ketika Pemberontakan Arab Besar diproklamasikan oleh Wangsa Hasyimiyah di Hijaz pada tahun 1916.

Abad ke-19 bukanlah abad yang ringan bagi Kekhilafahan Utsmaniyah, propagasi ide-ide baru seperti nasionalisme dan pelaksanaan agama yang puritan mengancam integritas wilayah Utsmaniyah. Dimulai dari abad ke-18, wilayah jajahan Utsmaniyah di Arab dan Afrika Utara diberi otonomi lebih dari masa-masa sebelumnya, hal ini dimaksudkan untuk menambah efisiensi birokrasi, pemungutan pajak, dan perekrutan tentara. Namun para penguasa Arab lokal belum siap secara mental untuk diberikan otonomi, hal ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan kebobrokan ekonomi seperti di Mesir. Permasalahan ini nantinya akan menjadi bibit kemerosotan pengaruh dan wilayah Utsmaniyah di Timur Tengah dan Afrika Utara ketika pemerintah pusat Utsmaniyah yang diberi nama 'Porte Agung' tidak mampu mengatasi masalah ini. Permasalahan ini diperparah dengan skema-skema politik yang ambigu mengenai kebijakan geopolitik wilayah vasal mereka di Timur Tengah.

Pada tahun 1821 kaum revolusioner Yunani memberontak terhadap kekuasaan Utsmaniyah, Porte menjanjikan kepada penguasa Mesir, gubernur Muhammad Ali wilayah kekuasaan di Suriah jika bersedia membantu upaya perang Utsmaniyah di Yunani. Meski memperoleh hasil yang memuaskan di awal-awal perang, intervensi Inggris dan Perancis atas desakan dari rakyat mereka yang–merasa miris dengan kekejaman koalisi Utsmaniyah-Mesir– berhasil mengalahkan  pasukan Utsmaniyah dan menghancurkan angkatan laut Mesir. Ketika perang berakhir, Muhammad Ali menuntut kembali janji yang diberikan oleh Sultan Mahmud II untuk memberi wilayah Suriah. Sultan Mahmud II menolak permintaan sang gubernur dan membawa negara beliau ke dalam api peperangan kembali. Dalam keadaan marah dan kecewa, Muhammad Ali mengutus anaknya; Ibrahim Pasya untuk memimpin 30.000 pasukan dengan persenjataan modern untuk menyerang Utsmaniyah, peperangan ini merupakan keberhasilan besar bagi pasukan Mesir. Sultan Mahmud II menyerah kepada tuntutan Muhammad Ali ketika beliau mendengar bahwa pasukan Mesir sudah mencapai Kota Konya.

Keberhasilan Mesir pada Perang Mesir-Utsmaniyah 1831-1833 tidak memuaskan ambisi Muhammad Ali. Beliau memimpikan sebuah Kerajaan Mesir merdeka yang merembet dari Sudan ke Suriah beserta penguasaan penuh atas wilayah Hijaz yang merupakan tempat dua kota suci; Makkah dan Madinah.  Dalam rangka memenuhi ambisi beliau, Muhammad Ali kembali mengobarkan perang melawan Sultan, namun kali ini Inggris yang khawatir akan runtuhnya Kekhilafahan Utsmaniyah dan menyaksikan hadirnya kekuatan modern yang baru yaitu Mesir yang dekat dengan saingannya yaitu Perancis, membantu Kekhilafahan Utsmaniyah dan dengan koalisi ini, Muhammad Ali berhasil dikalahkan. Dalam Konvensi London yang diadakan pada tahun 1840, Muhammad Ali diberikan kuasa penuh atas Mesir dan Sudan serta diberikan hak untuk mendirikan dinasti yang diberi hak khusus untuk memerintah Mesir yang semi-merdeka mewakili Porte.

Perang Mesir-Utsmaniyah Kedua yang berkobar pada tahun 1839-1841 sangat melemahkan pemerintahan dan wibawa Kekhilafahan Utsmaniyah. Kekuatan-kekuatan di Eropa memberikan penamaan "Sick Man of Europe" dengan melihat kondisi miris yang dihadapi oleh pemerintahan Utsmaniyah. Menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Utsmaniyah di bawah Sultan Abdulmejid I memulai Tanzimat atau 'reorganisasi' untuk memperkuat dan memodernisasi Kekhilafahan Utsmaniyah. Dokumen pertama Tanzimat berisi tujuan-tujuan dasar yaitu: memastikan "Keamanan yang sempurna bagi kehidupan, kehormatan, dan properti" bagi seluruh rakyat Utsmaniyah; membangun "Sebuah sistem penilaian pajak reguler": dan reformasi dinas militer.

Tanzimat dilakukan untuk memperkuat birokrasi dan administrasi Kekhilafahan Utsmaniyah yang bobrok. Sudah merupakan keharusan bagi negara-negara yang mengupayakan modernisasi saat itu untuk juga mengenalkan reformasi administrasi seperti penyederhanaan dan pemerataan hukum, dan pendataan penduduk untuk membangun birokrasi yang efisien, dengan ini hukum yang terkodifikasi dan egaliter beserta konstitusi dikenalkan kepada kehidupan Utsmaniyah.

Tentunya reformasi-reformasi tersebut ditentang oleh kaum agamawan dan rakyat beragama Suni Utsmaniyah yang relijius. Hal ini terjadi akibat minimnya sosialisasi dan perencanaan matang yang kemudian reformasi-reformasi ini diperkenalkan secara spontan kepada masyarakat yang dogmatis dan telah lama tidak berijtihad dan berinovasi dalam bidang sosial-politik Tidak sampai tahun 1850an dan 1860an efek dari Tanzimat mulai terasa ketika muncul gerakan-gerakan pemuda yang progresif seperti 'Utsmani Muda' dan mencapai puncak pergerakan reformasi dengan munculnya 'Turki Muda' yang menggulingkan Sultan Abdul Hamid II–yang memerintah dengan absolutisme–pada tahun 1908

Organisasi-organisasi pemuda ini beranggotakan mahasiswa-mahasiswa Utsmaniyah yang memelajari kedokteran dan ketentaraan, para elit-elit muda ini setelah belajar ke Eropa beranggapan bahwa rahasia di balik kesuksesan negara-negara di Eropa adalah pemerintahan yang kuat yang ditopang oleh organisasi politik yang teratur serta terorganisir serta hadirnya kekuasaan yang konstitusional. Mereka kecewa dengan ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdulaziz. Pergerakan reformis beranggapan bahwa Sultan pengganti Sultan Murad yaitu Sultan Abdul Hamid II akan bekerjasama dengan 'Utsmani Muda', dan beliau pada masa awal-awal pemerintahan memang bekerjasama dengan para reformis dalam mendirikan pemerintahan yang konstitusional dan memiliki parlemen, namun beberapa ketidaksepakatan beliau dengan parlemen dan dihadapkan dengan disintegrasi wilayah Utsmaniyah akibat pemberontakan nasionalis dan peperangan dengan Rusia–atas polemik minoritas Kristen di Lebanon dan Palestina yang di mana Utsmaniayah dibantu oleh Perancis dan Inggris–membuat beliau membubarkan parlemen dan menangguhkan konstitusi.

Hal tersebut dan peralihan kepada absolutisme di bawah Sultan Abdul Hamid II mengecewakan kaum reformis dan berujung dengan Kudeta Turki Muda pada tahun 1908 yang digerakan oleh 'Komite untuk Persatuan dan Kemajuan' yang berisikan anggota-anggota Turki Muda dan 'Partai Kebebasan dan Kesesuaian' yang dipimpin oleh salah satunya anggota dari Dinasti Osman sendiri yaitu Sultanzade Sebahaddin. Dua kekuatan ini beserta pergerakan kecil lainnya yang tergabung di bawah 'Uni Liberal' beraspirasi untuk mengembalikan konstitusi dan mendirikan parlemen kembali yang telah ditangguhkan oleh Sultan Abdul Hamid II.

Nasionalisme merupakan sebuah pedang yang menghunus ke dua arah bagi Kekhalifahan Utsmaniyah; di satu sisi harus dipahami bahwa Utsmaniyah dalam perjalanannya sebagai kekuatan imperial memiliki wilayah kedaulatan plural yang multi-etnis dan multi-nasional, didiami bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Armenia, bangsa Kurdi, bangsa Slavia, dan berbagai minoritas seperti minoritas Druze di Lebanon. Nasionalisme adalah ide yang menginspirasi bangsa-bangsa ini untuk memberontak melawan Utsmaniyah dan membangun rasa kebangsaan sendiri. Hal ini menjadikan wilayah Balkan yang didiami oleh bangsa Slavia; setelah menemukan jati diri bangsa mereka, bersatu melawan Utsmaniyah pada Perang Balkan Pertama pada tahun 1912-1913.

Di sisi yang lain, bangsa Turki yang memiliki pemikiran seperti Tiga Pasya: Talaat, Djemal, dan Enver menyadari bahwa untuk memperkuat Negara Utsmaniyah dan mempertahankan dominasi bangsa Turki dalam perpolitikan Utsmaniyah maka harus menyuarakan juga semangat kebangsaan Turki. Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Triumverat Pasya di awal abad ke-20an melalui Komite untuk Persatuan dan Kemajuan bekerja untuk mensentralisasi kekuasaan politik ke Istanbul dan secara perlahan men-"Turkifikasi" penduduk multi-budaya di wilayah Utsmaniyah.

Upaya Turkifikasi budaya mereka yang berada di wilayah jajahan membangkitkan kembali semangat Al-Nahda yang dimulai di Mesir. Aspirasi nasionalisme dan modernisasi bangsa Arab yang diwariskan oleh tokoh-tokoh seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan Syaikh Muhammad Abduh beserta ingatan akan pemberontakan tokoh-tokoh reformis seperti Saad Zaghlul  di Mesir kembali bergema di kalangan bangsa Arab. Namun pada awal masa pergerakannya, para nasionalis Arab terpaksa berkumpul secara rahasia dan dengan memperhatikan kehati-hatian  yang tinggi, karena Utsmaniyah di bawah pimpinan Triumverat Pasya gencar membungkam oposisi-oposisi politik  bahkan sekutu lamanya di Partai Kebebasan dan Kesesuaian; para nasionalis Arab tidak lepas dari pembungkaman dan sensor pemerintah. Membutuhkan sebuah percikan agar pergerakan nasioanl Arab dapat naik ke permukaan dinamika politik. Percikan ini adalah pecahnya Perang Dunia 1 dan bergabungnya Utsmaniyah di sisi Kekuatan Poros.

Kengerian yang membayangi tragedi kemanusiaan di Armenia dan tindakan Djemal Pasya di Suriah dan Lebanon terhadap tokoh-tokoh pro-kemerdekaan Arab membuahkan sensasi paranoia dan kekhawatiran di kalangan bangsa Arab di Levant, Mesopotamia, dan Hijaz. Djemal menjatuhkan tuduhan penghianatan tingkat tinggi kepada sejumlah tokoh di Suriah dan Lebanon. Sebuah pengadilan militer didirikan di Lebanon pada tahun 1915, dalam waktu setahun, puluhan orang digantung di Beirut dan Damaskus, serta menjebloskan ratusan orang lainnya ke penjara, dan ribuan orang diasingkan. Tindakan ini yang memberikan gelar "al-Saffah" atau "penumpah darah" kepada Djemal Pasya meyakinkan lebih banyak orang Arab untuk memerdekakan diri.

Sebuah ucapan disampaikan oleh Presiden Liga Progres Lebanon, Naroum Mokarzel pada tahun 1913 dalam Kongres Arab di Paris bahwa revolusi yang akan terjadi harus merupakan revolusi literasi dan reformasi, dan bahwa kekerasan hanya merupakan pilihan terakhir. Namun pada tahun 1916, Wangsa Hasyimiyah di Hijaz dipimpin oleh Sharif Hussein bin Ali yang dibantu oleh Inggris melalui Korespondensi Hussein-McMahon; didorong oleh rasa takut terhadap prospek akan terjadinya pembantaian terhadap orang Arab seperti yang terjadi di Armenia memilih untuk mengobarkan perang dan mengambil pilihan pertumpahan darah. Wangsa Hasyimiyah juga melakukan hal tersebut karena menggangap bahwa Turki Muda dan Triumverat Pasya dalam upaya mereformasi Utsmaniyah sudah melenceng dari Islam.

Di saat yang sama seorang perwira asal Thessaloniki yang merupakan veteran Perang Italia-Utsmaniyah di Italia pada tahun 1911-1912 mencetak prestasi militer di medan pertempuran, beliau merupakan tokoh instrumental dalam kemenangan Utsmaniyah di Galipoli melawan Sekutu dan ketika Utsmaniyah mulai kalah dalam perang, beliau mengupayakan evakuasi pasukan Utsmaniyah dari Mesopotamia dan Suriah menuju Anatolia. Beliau nantinya akan menjadi Presiden Republik Turki yang petama, nama beliau adalah Mustafa Kemal. Seorang ahli strategi militer dan negarawan, beliau tidak berdiam diri ketika Sultan Utsmaniyah melewati delegasi yang dikirim ke Sèvres menyetujui pengucilan wilayah Utsmaniyah dan memaksakan Utsmaniyah untuk membayar biaya yang mahal akibat keikutsertaan mereka dan agresi mereka pada tahun 1914. Perjanjian Sèvres membagi wilayah Asia Minor menjadi zona yang diadministrasi oleh Yunani, Perancis, dan Italia; menyisihkan wilayah untuk Armenia dan Negara Kurdi. Utsmaniyah hanya dibatasi pada kantong kecil di utara Anatolia; dan keuangan Utsmaniyah dikendalikan oleh para pemenang perang melewati OPDA–yang diperkuat, Administrasi Utang Umum Utsmaniyah yang didirikan pada masa Sultan Abdul Hamid II untuk mengurus pembayaran utang Utsmaniyah ke negara-negara dan perusahaan di Eropa.

Mustafa Kemal mendirikan Majelis Agung Nasional bersama kaum nasionalis dan mengobarkan perang kemerdekaan melawan tentara asing di wilayah Turki dan Kekhilafahan Utsmaniyah yang tidak berdaya yang tergabung dalam koalisi tentara sekutu selama tiga tahun. Beliau berhasil mengusir tentara Yunani dsri Izmir, hal ini merupakan kemenangan penting bagi kaum nasionalis, kemudian pada tanggal 3 Maret 1924 memasuki Istanbul dan membubarkan Negara Utsmaniyah dan mengasingkan Dinasti Osman. Keberhasilan Mustafa Kemal dalam mengupayakan kemerdekaan Turki memberikan kepada beliau nama kehormatan "Atatürk" atau "Bapak bangsa Turki" dan memaksa para pemenang Perang Dunia 1 untuk kembali ke meja perundingan. Perjanjian Lausanne yang dirumuskan setelah Perang Kemeedekaan Turki membentuk perbatasan  Turki modern dan menghapus banyak dari sanksi yang dijabarkan sebelumnya dalam Perjanjian Sèvres. Meski sesama kaum nasionalis, Atatürk melarang Turki Muda dan Enver Pasya untuk kembali ke perpolitikan Turki.

Sebagai kalimat terakhir dari penulis, perjalanan yang mengiringi kemunduran Kekhilafahan Utsmaniyah merupakan perjuangan panjang yang tidak dapat dinafikan segmen dan bagian-bagian tertentu, Mustafa Kemal Atatürk merupakan paku terakhir yang dipalukan ke peti mati Utsmaniyah, lonceng kematiannya sudah berbunyi sejak Utsmaniyah tidak mampu menyaingi kemajuan negara-negara saingannya di Eropa, dan tidak ada Imperium yang dapat bertahan selamanya.

Penulis:  Lee Kuan Yew
OA: Historypedia Line

Belum ada Komentar untuk "Sebuah Kajian Tentang Kemunduran dan Keruntuhan Kekhilafahan Utsmaniyah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel