Jumat, 08 Juni 2018

Suku Kurdi yang Selalu Ditindas

Loading...

Mendengar kata Suku Muslim yang selalu ditindas & tidak punya tanah air, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada Muslim Palestina, etnis Rohingya di Myanmar maupun Uyghur di China. Tahukah kamu bahwa ada suku dengan agama mayoritas Muslim yang juga sering ditindas? Lebih parahnya, yang menindas adalah sesama Muslim (gasp). Etnis asal Pahlawan Muslim Saladdin Al Ayubi & Artis Seksi Beren Saat ini bernama suku Kurdi.

Orang-orang Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa yang mayoritas menganut agama Islam Sunni. Mereka tinggal di wilayah yang disebut Kurdistan (tanah orang-orang Kurdi). Wilayah Kurdistan terdapat di beberapa negara, seperti Turki Tenggara, Iran utara, Irak utara, Kaukasus Selatan, dan Suriah utara.

Sikap-sikap diskriminasi dan usaha untuk melenyapkan suku Kurdi telah banyak terjadi. Di Turki, di sebagai wilayah geografis Kurdistan terbesar, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan berganti dengan berdirinya negara Turki di bawah Mustafa Kemal Ataturk, mereka mendapat perlakuan yang berbeda dari penduduk Turki lainnya.

Pembantaian terhadap etnis Kurdi sejak Turki pertama berdiri sebagai republik dilakukan oleh pemerintah. Adalah pembantaian Zilan, yang menelan sekitar 15.000 korban jiwa etnis Kurdi yang berlangsung pada tahun 1930.

Pada 1937, terjadi lagi Pembantaian Dersim oleh pemerintahan Turki terhadap kelompok Kurdi yang dianggap melakukan pemberontakan. Mengenai jumlah korban etnis Kurdi yang meninggal, belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Data menyebutkan, sekitar 7.594 sampai 13.000, dengan 3.000 orang lainnya mengungsi dari Dersim.

Menurut laporan Partai Komunis Turki, antara tahun 1925 dan 1938, lebih dari 1,5 juta orang Kurdi dideportasi dan dibantai. Mencegah peristiwa tersebut tercium oleh dunia internasional, Turki mengambil kebijakan dengan tidak mengizinkan orang asing mengunjungi seluruh wilayah timur dari sungai Efrat sampai tahun 1965. Daerah tersebut juga dikepung ketat oleh militer Turki sampai tahun 1950.

Penghilangan identitas bangsa Kurdi juga dilakukan dengan cara pelarangan serta menghapus kata "Kurdi" dan "Kurdistan" dari kamus dan buku-buku sejarah di Turki. Sebagai gantinya, Turki menyebut etnis Kurdi sebagai “orang gunung”.

Kebangkitan untuk kesatuan perlawanan suku bangsa Kurdi terhadap Turki dimulai pada tahun 1978 saat mereka terhimpun dalam Partai Pekerja Kurdi yang berhaluan Marxis. Partai Pekerja Kurdi menyatakan tujuannya sebagai perjuangan pembebasan semua wilayah bagian Kurdistan dari penindasan kolonial dan pembentukan negara secara independen.

Di Irak, bangsa Kurdi terutamanya mengalami tekanan semasa kepemimpinan Saddam Husein dengan cita-cita nasionalisme Arabnya. Ini membawa dampak pada penghapusan etnis Kurdi dengan cara pemaksaan asimilasi Kurdi ke Arabisasi. Sebuah cara yang hampir sama dengan yang dilakukan Ataturk saat mendorong orang-orang Kosovo Albania dan Asyur untuk menetap di daerah Kurdi demi mengubah kompisisi etnis Kurdi.

Operasi Anfal yang dilakukan Saddam Hussein tahun 1986 sampai 1989 lebih tepatnya sebagai upaya genosida terhadap etnis Kurdi di Irak Utara. Kampanye militer ini terutamanya menyasar orang-orang Kurdi dan kemudian etnis-etnis non-Arab lainnya yang tinggal disana.

Menghancurkan 4.500 desa Kurdi dan 31 desa Asyur. Amnesty International mengumpulkan nama-nama lebih dari 17.000 orang telah hilang selama 1988. Data dari jaksa Irak dan pejabat Kurdi menyebutkan, sebanyak 180.000 orang tewas.

Genosida dengan senjata kimia yang dilakukan Irak terhadap suku Kurdi, pada Oktober 1988 telah menjadi salah satu sejarah kelam bagi suku tersebut. Pada tahun 1988, setidaknya Irak telah dua kali melancarkan serangan dengan senjata kimia terhadap penduduk Kurdi. Peristiwa itu memicu kecaman dari berbagai negara di dunia.

Di Persia, benturan antara Kekaisaran Safawiyah dari Persia dan Kekaisaran Utsmaniyah Turki turut menyeret etnis Kurdi pada kepentingan pengaruh dua kekaisaran yang sangat berkuasa pada puncaknya waktu itu, pertumpahan darah tak terhindarkan dalam perang yang tercatat sejarah seperti Perang Dimdim.

Periode Iran Modern juga tidak begitu menyenangkan. Saat periode perang dingin, Iran mengambil sikap netral. Blok Barat dan Timur turut dalam usaha menggalang dukungan dan pengaruhnya termasuk di Iran.

Hal ini membuahkan sebuah negara Kurdi di Iran pada 1946 dengan sokongan dari Uni Soviet dengan pusat pemerintahan di kota Mahabad. Roda pemerintahan dijalankan oleh Partai Demokratik Kurdi Iran dengan Qazi Muhammad sebagai pemimpin Republik Mahabad. Karena wilayah dinilai masih kecil, maka diperluas mulai dari Bukan, Piranshahr, dan Oshnaviyeh.

Tidak semua orang Kurdi Iran dan di negara lain setuju dengan republik tersebut. Benar saja, negara itu hanya bertahan kurang dari satu tahun. Juga karena berakhirnya perang dan penarikan pasukan Uni Soviet dari wilayah tersebut. Pemerintah Iran dengan segera menggilas kelompok tersebut yang dianggap separatis. Mengembalikan wilayah dan orang-orang Kurdi sebagai kesatuan Iran.

Seorang aktivis oposisi Kurdi, Shivan Qaderi dan dua orang Kurdi lainnya ditembak oleh pasukan keamanan Iran di Mahabad pada 9 Juli 2005. Menurut saksi, aparat keamanan kemudian mengikat tubuh Qaderi untuk sebuah jip Toyota dan menyeretnya melalui jalan-jalan. Motif seperti ini umumnya untuk memberi efek mencekam dan ancaman kepada warga lain untuk tidak mencoba melawan.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2008, Amnesty International mengatakan bahwa Kurdi telah menjadi target tertentu oleh Republik Islam Iran. Hak-hak sosial, politik dan budaya mereka ditekan. Banyak aktivis hak asasi manusia di Iran sering mengalihkan fokus mereka untuk secara khusus mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan otoritas Iran terhadap orang-orang Kurdi.

Sedangkan di Suriah, hubungan perjuangan orang Kurdi Suriah yang merujuk pada Rojava lebih cenderung stabil dan sangat minim gesekan. Ini karena hubungan mereka tidak bisa dilepaskan dari konteks perang saudara di Suriah. Untuk saat ini, Konstitusi Suriah dan Konstitusi Rojava secara hukum sesuai sehubungan dengan otoritas legislatif dan eksekutif.

Di kemiliteran, pertempuran antara YPG dan pasukan pemerintah Suriah jarang terjadi, adapun kasus yang paling menonjol yaitu beberapa wilayah yang masih dikuasai oleh pemerintah Suriah di Qamishli dan al-Hasakah telah berpindah ke tangan YPG. Bahkan dalam beberapa kampanye militer, khususnya di utara Aleppo dan di al-Hasakah, telah ada kerjasama diam-diam antara YPG dan pasukan pemerintah Suriah melawan ISIS.

sumber: OA Historypedia Line
-Hürrem Sultan-

Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon