Minggu, 03 Juni 2018

Soal dan Pembahasan Orde Baru & Reformasi


1. UMB-PT 2013 Kode 192
Merosotnya harga minyak di pasaran dunia pada awal dekade 1980-an, telah mendorong
pemerintah Orde Baru untuk melakukan liberalisasi ekonomi.
SEBAB
Sistem ekonomi Pancasila dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang
semakin mengglobal.
Jawaban: C (pernyataan benar, alasan salah)
Walaupun liberalisme ekonomi diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun sistem
ekonomi Pancasila masih dianggal sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin
mengglobal.

2. SIMAK UI 2013 Kode 635
Pada awal kekuasaannya, Presiden Soeharto telah mengambil beberapa kebijakan
ekonomi yang sedikit banyak berlawanan dengan kebijakan Presiden Soekarno, antara
lain ....
A. melarang sistem ekonomi sosialis
B. membuka kembali hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional
C. membekukan bank-bank RRC yang beroperasi di Indonesia
D. memutuskan hubungan perdagangan dengan RRC
E. menutup semua kantor dagang negara-negara blok sosialis
Jawaban: B
Kebijakan Presiden Soeharto di bidang ekonomi yang sangat bertentangan dengan
Presiden Soekarno, membuka kembali hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan
internasional, seperti IMF, CGI, dan IGGI.

(Materi Lengkap Pemerintahan Orde Baru klik disini)
(Materi Lengkap Pemerintahan reformasi klik disini)

3. SNMPTN 2012 Kode 642
Mengapa peranan militer dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan?
1. TNI ditetapkan sebagai stabilisator pembangunan.
2. TNI berperan sebagai dinamisator pembangunan.
3. ABRI menjadi kekuatan politik utama rezim Soeharto.
4. ABRI ikut terlibat dalam keamanan nasional.
Jawaban: A (1, 2, 3 benar)
Alasan peranan militer sangat dominan pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu
TNI ditetapkan sebagai stabilisator pembangunan. TNI berperan sebagai dinamisator
pembangunan dan ABRI menjadi kekuatan politik utama rezim Soeharto.

4. UMPTN 2001 Kode 460
Pandangan yang menghendaki dikeluarkannya POLRI dari lingkungan ABRI pada
umumnya didasarkan pada pertimbangan ....
A. dapat menegakkan hukum secara lebih konsekuan dalam masyarakat.
B. meningkatkan profesionalisme POLRI dalam melaksanakan tugasnya.
C. memperoleh keleluasaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
D. kemandirian POLRI sebagai institusi penegak hukum.
E. menjamin keadilan dan ketentraman dalam mengayomi masyarakat.
Jawaban: B

Pertimbangan yang dilontarakan oleh para pendukung kebijakan pemisahan Polri dan
ABRI agar dapat meningkatkan profesionalisme POLRI dalam melaksanakan tugasnya.

5. SBMPTN 2013 Kode 144
Perebutan jabatan presiden dan wakil presiden tahun 1999 berlangsung keras karena ....
1. K. H. Abdurahman Wahid harus bersaing dengan Megawati Soekarnoputri.
2. Amien Rais berhasil mempersatukan partai-partai Islam.
3. Tidak ada partai yang berhasil meraih suara mutlak pada pemilu 1999.
4. Megawati adalah anak mendiang presiden pertama RI Soekarno.
Jawaban: E (1, 2, 3, 4 benar)
Penyebab pemilihan presiden pada 1999 berlangsung ketat, yaitu K.H Abdurahman Wahid harus bersing dengan Megawati Soekarnoputri (merupakan ketua umum PDI-P, partai pemenang Pemilu 1999), Amien Rais berhasil mempersatukan partai-partai Islam dengan mendirikan Poros Tengah, tidak ada partai yang berhasil meraih suara mutlak pada pemilu 1999 dan Megawati adalah anak mendiang presiden pertama RI Soekarno sehingga banyak pendukung Soekarno yang mendukung Megawati menjadi presiden.

6. UMB-PTN 2013 Kode 392
TAP No XV/MPRS/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah membawa dampak yang besar bagi tuntutan GAM terhadap RI.
SEBAB
Konflik GAM-RI bertujuan untuk otonom, adanya pengaturan sumber daya alam dan
perimbangan pendapatan antara Pusat dan Daerah.
Jawaban: A (pernyataan benar, alasan benar, memiliki keterkaitan)
Konflik antara GAM-RI, salah satunya, diakibatkan tidak adanya perimbangan pendapatan
antara Pusat dan Daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu langkah
yang dikeluarkan pemerintah dengan mengeluarkan TAP No XV/MPRS/1998 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

7. SIMAK UI 2013 Kode 635
Sejak Pemilu 2004, MPR RI praktis tidak lagi mempunyai kekuatan politis untuk menentukan
arah pembangunan negara karena ....
A. presiden bukan mandataris MPR
B. presiden adalah mandataris MPR
C. MPR tidak memilih presiden
D. GBHN merupakan Tap MPR
E. DPR menentukan GBHN
Jawaban: C
Pada Pemilu 2004, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih oleh rakyat secara
langsung. Alasan ini yang menyebabkan MPR RI tidak lagi mempunyai kekuatan politis
untuk menentukan arah pembangunan negara.

8. SIMAK UI 2012 Kode 824
Krisis politik 1998 adalah dampak negatif berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde
Baru yang mengekang dengan tujuan mempertahankan kekuasaan (status quo) Presiden
Soeharto dan kroni-kroninya. Salah satu sumber masalah politik yang berdampak pada
krisis tersebut adalah ....
A. pemilihan ketua DPR/MPR yang direkayasa pemerintah
B. pengangkatan kembali presiden Soeharto oleh MPR
C. menangnya GOLKAR dalam PEMILU 1997
D. pelaksanaan lima paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu (rekayasa)
E. kebijakan otonomi daerah yang memunculkan disintegrasi7
Jawaban: B
Pengangkatan kembali Soeharto sebagai presiden Indonesia oleh MPR menimbulkan
sikap curiga yang muncul di masyarakat Indonesia. Dampaknya, demo menuntut agar
Soeharto mengundurkan diri memunculkan krisis politik yang terjadi pada 1998.

9. SIMAK UI 2010 Kode 807
Secara historis, kebijakan Presiden B. J. Habibie memberikan referendum pada rakyat
Timor Timur untuk memilih tetap dalam naungan NKRI atau memilih berdiri sebagai
negara merdeka. Ini menjadi tepat karena ...
A. sesuai dengan tuntutan hak asasi manusia
B. mengikuti desakan dunia internasional
C. dilakukan secara demokratis
D. kemauan rakyat Timor Timur
E. Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah Indonesia
Jawaban: E
Alasan Presiden B. J. Habibie memberikan referendum pada rakyat Timor Timur untuk
memilih tetap dalam naungan NKRI atau memilih berdiri sebagai negara merdeka adalah
karena secara historis wilayah Timor Timur bukan bagian dari wilayah Hindia-Belanda.

10. SBMPTN 2018
Lembaga peradilan yang menyelsaikan sengketa konstitusi yang dibentuk pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri adalah...
(A) Mahkamah Agung
(B) Kejaksaan Agung
(C)Komisi Konstitusi
(D)Mahkamah Konstitusi
(E)Mahkamah Justisi
Jawaban: D

11. SBMPTN 2016
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh
Tentara Nasional Indonesia, kecuali ....
A. menghapuskan dwi fungsi ABRI 
B. memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI
C. menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI
D. menyerahkan fungsi keamanan pada Kepolisian
E. mengintegrasikan Kepolisian ke dalam TNI
Jawaban: E
Pada tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid melakukan pemisahan POLRI (unsur keamanan dalam
negeri) dan TNI (unsur pertahanan negara). Selain itu, menghapus dwi fungsi ABRI. Berarti jawaban soal ini adalah mengintegrasikan kepolisian ke, dalam TNI (Salah)

12. SBMPTN 2016
Pada tahun lgTs,sejumlah partai dan komponen masyarakat Timor Timur menginginkan integrasi' dengan Indonesia karena ....
(l) secara geografls, Timor Timur berbatasan dengan Timor Barat yang menjadi bagian Indonesia
(?) Gubernur Timor Portugis melarikan diri ke pulau Atauro ketika terjadi kudeta oleh UDT
(3) kemfskinan menjadi ciri utama penduduk akibat penjajahan Portugal
(4) adanya hubungan kesejarahan sejak dahulu antara wilayah NTT dengan Timor Timur
Jawaban D
Menurut Partai UDI saat itu,Timor-Timur belum dapat berdiri sendiri akibat ekonomi masih lemah dan rakyat lmasih terbelakang, Adapun partai Apodeti menilai rakyat Indonesia dan Timor-Timur memiliki hubungan historis, etnis, maupun geografis. OIeh sebab itu, kedua partai ini menyatakan bergabung ke Indonesia.


Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon