Selasa, 05 Juni 2018

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)

A. LATAR BELAKANG ORDE BARU
Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi Indonesia semakin tidak kondusif. Masyarakat pada saat itu mengganggap PKI sebagai penyebab peristiwa tersebut. Pada 8 Oktober 1965, sekumpulan kesatuan aksi mahasiswa yang membentuk Front Pancasila menuntut agar PKI segera dibubarkan dan mengadili tokoh-tokoh yang diduga terlibat di dalamnya. Kondisi diperparah dengan mahalnya harga bahan pokok yang biasa dikonsumsi oleh rakyat. Dengan pertimbangan ini, pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) mengajukan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat):
a. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
b. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur PKI.
c. Turunkan harga sembako.
Menghadapi situasi demikian, Presiden Soekarno memanggil semua menterinya untuk melaksanakan sidang kabinet di Istana Bogor. Dalam sidang tersebut, Soekarno berjanji akan segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, bahkan beliau akan memberikan jabatan menteri jika ada yang sanggup menurunkan harga. Perwujududan terhadap janji tersebut, Presiden Soekarno akhirnya merombak kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan jumlah 100 menteri yang
masih banyak memihak kepada PKI. Mahasiswa yang tidak puas akan tindakan tersebut akhirnya kembali melakukan aksi demonstrasi yang semakin besar. Bentrokan dengan Pasukan Pengawal Presiden sulit dihindarkan sehingga menewaskan Arif Rahman Hakim (seorang mahasiswa UI). Presiden Soekarno yang tidak terima atas aksi kesatuan-kesatuan aksi mahasiwa tersebut akhirnya mengambil keputusan untuk membubarkan KAMI pada 26 Februari 1966 dan menyusul menutup kampus Universitas Indonesia pada 3 Maret 1966.
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan rapat Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Negara, untuk membahas mengenai pemecahan masalah yang terjadi saat itu. Di tengah berlangsungnya rapat, Mayjen Sabur (Komandan Pasukan Cakrabirawa) memberitahukan banyak tentara yang tidak dikenal berada diluar istana. Mendengar berita tersebut, Soekarno memutuskan untuk pergi ke Istana Bogor ditemani oleh Wakil Perdana Menteri II (Dr. Subandrio) dan Wakil Perdana Menteri III (Chaerul Saleh). Rapat pun kemudian dilanjutkan dengan Wakil Perdana Menteri I (Dr. Leimena) sebagai pemimpin sidang kabinet tersebut.
Setalah sidang kabinet selesai, tiga orang perwira TNI-AD (Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf dan Brigjen Amir Mahmud) menyampaikan hasil sidang kabinet kepad Letjen Soeharto. Dari pertemuan tersebut, Letjen Soeharto akhirnya menyuruh dan mengizinkan agar ketiga perwira tersebut menemui Presiden Soekarno untuk menyampaikan Letjen Soeharto sanggup menyelesaikan kemelut politik dan memulihkan keamanan serta ketertiban di ibukota. Setelah melakukan pembicaraan, akhirnya Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto (selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib) untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Letjen Soeharto juga diharuskan melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden Soekarno. Surat perintah ini kemudian dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Tindakan pertama yang dilakukan Letjen Soeharto selaku pemegang mandat Supersemar:
a. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
b. Menangkap 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam keanggotaan PKI
Pada tanggal 22 Februari 1967, terjadilah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto sebagai pengemban TAP MPRS No.IX/MPRS/1966. 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden RI.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE BARU
a. Bidang Politik
1. Pembekuan Hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok
Pada 1 Oktober 1967, Pemerintantah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan
kepada Gerakan 30 September 1965, baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh Gerakan 30 September 1965 di luar negeri serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI. Melalui media massanya, RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.
2. Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB
Pada 28 September 1966, Indonesia menyatakan bergabung kembali dengan PBB (sebelumnya pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB) demi mewujudkan politk luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.
3. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia
Langkah awal dari upaya perdamaian ini dengan meyelenggarakan Perundingan Bangkok pada 29 Mei–1 Juni 1966. Ada pun hasil dari perundingan tersebut berisi:
· Kepada rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Malaysia.
· Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
· Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan.
Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, 11 Agustus 1966 Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menandatangi naskah persetujuan normalisasi hubungan di Ruang Pancasila, Gedung Departemen Luar Negeri.
4. Sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal
Pada 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
5. Pemilhan Umum 1971
Dengan menggunakan dasar hukum UU No. 15 tahun1969 tentang pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Keduduka MPR, DPR, dan DPRD, pada 5 Juli 1971, pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pertama sejak era Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pemenang dalam pemilu ini adalah Golkar.
6. Penyederhanaan partai politik
Demi menjaga stabilitas politik Indonesia pada 1973 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi jumlah partai yang ada dengan cara melakukan fusi (penggabungan) dengan dasar kesamaan program. Dari hasil fusi tersebut, lahirlah partai dan 1 Golkar yang susunannya sebagai berikut:
· Partai Demokrasi Indonesia (PDI), fusi dari PNI, Partai Katholik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
· Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti).
· Golongan Karya (Golkar), sebuah organisasi masa yang diberi hak untuk berpolitik.
7. Proses integrasi Timor Timur
Proses ini terjadi berkat adanya Revulucaodos Cravo atau Revolusi Bunga yang terjadi di Portugis. Dengan adanya revolusi tersebut, Portugis memberikan kesempatan kepada negara jajahannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Rakyat Timor Timur kemudian merespons kebijakan Portugis tersebut dengan membentuk partai politik yang terdiri dari:
  • Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang kemudian berganti nama menjadi Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretelin) yang menghendaki agar Timor Timur merdeka sepenuhnya.
  • Uniao Democratica Timorense (UDT)
  • Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti)
Berbagai pembicaraan serius pun mulai dilakukan oleh Portugis, Indonesia, dan beberapa perwakilan rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan Timor Timur. Akhirnya pada 17 Juli 1976, dikeluarkan UU No. 7 tahun 1976 tentang Integrasi Timor Timur dengan Indonesia yang diperkuat pula oleh TAP MPR No. VI/MPR/1978.

b. Bidang Ekonomi
Untuk mengurangi tingkat inflasi dan mempercepat pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan, seperti:
1. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri
Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, dikeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 3 Juli 1968 sebagai UU. No. 6 tahun 1968.
2. Mengeluarkan Trilogi Pembangunan
Agar arah pembangunan menjadi fokus, pemerintah Orde Baru menerapkan Trilogi Pembangunan yang terdiri atas:
· Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepadaterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
· Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
· Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 
3. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Pada 1 April 1969, dikeluarkan Repelita sebagai petunjuk bagi arah pembangunan nasional. Repelita terdiri dari:
· Repelita I (1969–1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
· Repelita II (1974–1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.
· Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.
· Repelita IV (1984–1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
· Repelita V (1989–1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan.

c. Bidang Sosial Budaya
1. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa
Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.
2. Revolusi hijau
Revolusi Hijau adalah perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian. Penerapan Revolusi Hijau di Indonesia menjadi negara swasembada pangan dari tahun 1984-1989.
3. Wajib Belajar 6 Tahun
4. Program Keluarga Berencana

Materi sejarah lainnya:
  1. Pengantar Sejarah disini disini
  2. Zaman Hindu-Budha di Indonesia disini 
  3. Sejarah Islam di Indonesia disini 
  4. Politik Kolonial Abad ke 19 disini 
  5. Perlawanan Kolonialisme barat disini 
  6. Pergerakan Nasional disini 
  7. Pendudukan Jepang disini
  8. Masa Revolusi mempertahankan kemerdekaan disini
  9. Masa demokrasi liberal disini
  10. Ancaman distegrasi bangsa disini
  11. Era Demokrasi Terpimpin Indonesia klik disini
  12. Masa Reformasi klik disini 
  13. Peradaban kuno dunia disini
  14. Sejarah Perkembangan Pemikiran Eropa disini 
  15. Latar Belakang Penjelahan Samudra Bangsa Eropa disini 
  16. Revolusi Industri disini 
  17. Revolusi Amerika disini 
  18. Revolusi Prancis disini 
  19. Nasionalisme Bangsa Asia-Afrika disini 
  20. Perang Dunia I dan II disini 
  21. Perang Dingin disini
  22. Kerjsa sama global dan regional disini
  23. Peristiwa Mutakhir disini

Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon