Senin, 21 Mei 2018

Tipe-Tipe Budaya Politik

Loading...

Budaya politik dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, budaya politik pada setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Begitu juga dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia akan berbeda
dengan negara lain. Bagaimanakah budaya politik yang berkembang di Indonesia? Sebelum sampai pada bahasan tentang budaya politik yang berkembang di negara Indonesia, alangkah baiknya jika Anda pahami terlebih dahulu tipe-tipe budaya politik yang biasa diterapkan di berbagai negara.
1. Tipe-Tipe Budaya Politik di Berbagai Negara
Tipe budaya politik yang berlaku di negara-negara pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya. Misalnya berdasarkan sikap yang ditunjukkan, sikap terhadap tradisi dan perubahan, serta berdasarkan orientasi politiknya. Agar lebih jelas, simak berbagai penggolongan tipe budaya politik berikut ini.

a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan
modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau toleransi. Bagaimanakah tipe
budaya militan dan toleransi tersebut?
1)Budaya Politik Militan
Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing
hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
2) Budaya Politik Toleransi
Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral
atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan
menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Sebaliknya, pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama.

b. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan
Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai berikut.
1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut. Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir
demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang selaras dengan mentalnya dan menolak hal-hal yang baru. Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut pernah terjadi pada era Orde Baru
Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia
menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.
Adapun tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

c. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik akan
memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai
berikut.
1) Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah).
2) Budaya politik kaula (subject political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya)  tetapi masih bersifat pasif.
3)Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu
budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat
tinggi.

Bagaimanakah karakteristik dari budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan?
1) Budaya Politik Parokial Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang
membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial.
Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
d) Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik.
e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
2) Budaya Politik Kaula atau Subjek
Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki
perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik. Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap  berjalannya sistem politik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya
kaula atau subjek sebagai berikut.
a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara
khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
b) Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
d) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif. Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan oleh golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya
institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan kepada mereka.
3) Budaya Politik Partisipan
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap
sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktikpraktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam  menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam  proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat
secara politik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan sebagai berikut.
a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objekobjek
input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
b) Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek 
input dan output sistem politik).
c) Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
d) Masyarakat berperan sebagai aktivis. Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya
politik partisipan, menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.
Itulah tiga tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.


Meskipun ketiga tipe budaya politik tersebut jelas kriteria dan ciricirinya, dalam kenyataannya tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal, atau subjek. Akan tetapi, terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut. Menurut 
Almond dan Verba, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek) tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.

1) Budaya Politik Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture) Bentuk budaya campuran (subjek-parokial) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju pola
budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik). Contoh budaya ini adalah bentuk-bentuk klasik kerajaan, seperti kerajaankerajaan di Afrika, Rusia (Jerman), dan Kekaisaran Turki.
2) Budaya Politik Subjek-Partisipan (The Subject-Participant Culture) Bentuk budaya campuran (subjek-partisipan) merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang
sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Contoh negara yang memiliki tipe budaya campuran ini adalah Prancis, Jerman, dan Italia.
3) Budaya Politik Parokial-Partisipan (The Parochial-Participant Culture) Bentuk budaya campuran (parokial-partisipan) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju budaya partisipan. Tipe budaya campuran ini terdapat banyak di negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan politik. Pada umumnya, di negara-negara berkembang budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Meskipun demikian, norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan dan demi keselarasan mereka menuntut suatu budaya partisipan. Hal ini sering  menimbulkan ketimpangan antara struktur yang menghendaki sifat partisipan dengan budaya alami yang masih bersifat parokial. 

Bagaimanakah dengan budaya politik di Indonesia? Agar lebih jelas, mari kita simak uraian berikut ini. 
2. Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia
Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe budaya politik masyarakat Indonesia menurut beberapa tokoh seperti berikut.

a. Menurut Afan Gaffar
Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai kecenderungan berikut. 
1) Adanya hierarki yang tegas, seperti berikut.
a) Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di
Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.
b) Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada umumnya.
c) Pihak yang membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan adalah
penguasa/pemerintah, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik.

2) Kecenderungan patronage (mencari perlindungan) tercermin
dalam bentuk kegiatan berikut.
a) Pola hubungan yang bersifat individual dan antardua individu, yaitu patron-client
atau ”Bapakisme”. 
b) Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak pada perilaku politisi yang lebih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya (bawah).
3) Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian sebagai berikut. Negara sudah memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi masih memperlihatkan
atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.

b. Rusadi Kantaprawira
Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia sebagai berikut. 
1) Konfigurasi subkultur atau subbudaya di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan
karakter (character building). 
2) Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul
tanggung jawab politiknya (mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial). Di lain pihak, kaum elitenya sungguhsungguh merupakan partisipan yang aktif (mungkin disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern). Kaum elite kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti agama, dan kesukuan. Dengan kata  lain, kebudayaan politik Indonesia merupakan ”mixed political culture” yang diwarnai dengan besarnya pengaruh kebudayaan
politik parokial-kaula. 
3) Sifat ikatan primordial masih berurat berakar yang dikenal melalui
indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme, dan nonpuritanisme. Selain itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat ketika usaha gerakan kaum elite langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.
4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme dan sikap asal bapak senang. Di Indonesia budaya politik tipe parokial-kaula (subjek) lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.
5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Itulah gambaran budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik masyarakat Indonesia tersebut mengakibatkan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan seseorang pada
jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada tindakan kolusi dan nepotisme. Padahal, peraturan tentang pengangkatan sudah ada, namun tidak ditaati. Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. 
a. Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenarkan suatu tindakan tertentu.
b. Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau pawai di jalanan yang istilah lainnya adalah ”tekanan dari jalanan”.

Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada era Orde Baru tampak jelas bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada era Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari
masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga belum memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok. 

Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada era reformasi?  Pada era reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh karena itu, budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjekpartisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
  

Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon