Senin, 05 September 2016

Politik Kolonial Abad 19 M

Loading...

A. Daendels(1808 - 1811)
Pasca VOC dibubarkan tahun 1799 Indonesia diambil alih oleh pemerinatah Belanda yang pada waktu itu sedang dikuasai oleh Perancis dan sekaligus dikirimkan seseorang yang bernama Herman William Daendels untuk berkuasa sebagai Gubernur Jendral Indonesia (Hindia Belanda). Kebijakan yang dikeluarkan Daendels berorientas kepada upaya mempertahan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris.
a. Kebijakan Daendels di bidang politik ditunjukan untuk menghapuskan feodalisme dengan adanya hal-hal berikut:
  • Membagi Jawa menjadi 9 perfektur(daerah)
  • Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan
  • Menjadikan para penguasa pribumi seperti bupati dan bangsawan sebagai pegawai pemerintahan Belanda
  • Membentuk pengadilan keliling bagi orang pribumi
  • Menjadikan kesultanan Banten dan Cirebon sebagai bagian dari guberneman Belanda
  • Melakukan penyederhanaan berbagai upacara di Keraton Yogyakarta dan Surakarta
b. Kebijakan Daendels di bidang pertahanan 
  • Menambah jumlah prajurit dikalangan pribumi
  • Membangun benteng-benteng pertahanan, pangakalan kapal, kapal-kapal baru, dan pabrik senjata di Batavua dan Surakarta
  • Membangun jalan raya pos(Grote Potweg) dari Anyer ke Panarukan untuk memudahkan mobilitas pasukan
  • membentuk Legiun Mangkunegraan
  • memberikan jabatan militer kepada para pejabat pribumi 
Upaya Daendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris mengalami kegagalan, sebab pada tahun 1811, setelah Daendels digantikan oleh Yansen, Pulau Jawa berhasil direbut oleh Inggris. Setelah  itu pemerintah inggris melakukan beberapa keputusan yaitu mengutus Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda, dan mengadakan perjanjian(Kapitulasi Tuntang), yang isinya adalah.:
a. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di Luar Jawa menjadi bagian dari kekuasaan Inggris.
b. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris
c. Orang-orang Belanda dapat diperkejakan dalam pemerintahan Inggris

B. Raffles(1811-1816)
Setelah Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jendral di Jawa, ia melakukan berbagai perombakan bidang politik dan ekonomi. Kebijakan Raffles ini masih mengacu kepada upaya untuk menghapuskan segala sesuatu yang bersifat feodalistis, dan melaksanakan sistem liberal, sama seperti yang dilakukan oleh pendahulunya, Daendels. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles antara lain:
  • Membagi Jawa menjadi 18 karesidenan
  • Para Bupati diangkat menjadi pegawai negeri
  • Mengadakan Landrente (Sistem Sewa Tanah)
Landasan Sistem Sewa Tanah
1. Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja rodi
2. Penghapusan kekuasaan para bupati sebagai pemungut pajak atas rakyat
3. Adanya kebebasan bagi para petani dalam menentukan tanaman-tanaman yang hendak ditanam 
Pokok-pokok sistem sewa tanah
1. Semua tanah dianggap menjadi milik pemerintah kolonial, sehingga para petani yang secara de facto menggarap tanah, harus membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial
2. Besarnya sewa tanah bergantung pada tingkat kesuburan tanah tersebut
3. Penyawaan tanah berada di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya
Sistem Sewa Tanah Raffless kemudian mengalami kegagalan karena faktor berikut:
a. Sistem feodal telah memiliki akar yang kuat, bar di dalam struktur sosial, politik, maupun ekonomi di Indonesia
b. Terbatasnya jumlah pegawai pemerintah yang menangani pelaksanaan sistem sewa tanah
c. Pada umumnya sistem ekonomi Indonesia masih bercorak tradisional dan subsisten(tidak memiliki orientasi ekspor), dan belum mengenal sistem ekonomi uang.

C. Zaman Komisaris Jendral(1816-1830)
Pasca konvensi Wina dan Konvensi London, wilayah yang dikuasai oleh Inggris harus dikembalikan kembali kepada Belanda. Pasca pengembalian tersebut berkuasa di Indonesia yaitu Gubernur Jendral Elout, Buyskes, dan var der Cappelen(1816-1819), van der Cappelen(1819-1826), dan komisaris Jendral du Bus de Gisignes (1826-1830). Zaman tersebut dikenal sebagai dengan Zaman Komisaris Jendral. Kebijakan yang pernah dikeluarkan selama Zaman Komisaris Jendral diantaranya:
  • melanjutkan Sistem Sewa Tanah
  • menumpas perlawanan Kapiten Pattimura di Maluku
  • berupaya melakukan intervensi di Sumatera Barat dan berusaha memadamkan perlawanan disana
  • berusaha mengalahkan perlawanan Perang Jawa(Perang Diponegoro) yang terjadi antara 1825-1830
D. Sistem Tanam Paksa(Cultuurstelsel)(1830-1870)
Pada tahun 1830, pemerintahan Belanda mengangkat Gubernur Jendral yang baru untuk Indonesia yaitu Johannes Van Der Bosch. Van den Bosch inilah  yang kemudian mengeluarkan kebijakannya yang terkenal, yaitu Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Adapun latar belakang dikeluarkannya aturan tanam paksa adalah sebagai berikut:
  • Terhentunya produksi tanaman ekspor selama sistem sewa/pajak tanah berlangsung
  • Kosongnya kas negara akibat besarnya alokasi dana untuk menumpas perlawanan Diponegoro(1825-1830) dan Perang Kemerdekaan Belgia
  • Besarnya hutang Belanda
Pokok-pokok/aturan tanam paksa
  1. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanamai tanaman dagang/ekspor yang laku di pasaran Eropa, seperti tebu, kopi, nila.
  2. Tanahnya yang disediakan untuk penanaman dagang tersebut dibebaskan dari pajak tanah
  3. Nilai lebih/sisa keuntungan dari tanaman dagang tersebut diberikan kepada petani
  4. Waktu pekerjaan menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi waktu penanaman padi
  5. Kegagalan panen atas penanaman tanaman dagang menjadi tanggung jawab pemerintah
  6. Pengawasan atas tanaman paksa dilakukan oleh pejabat pribumi(bupati)
Pelaksanaan sistem tanam paksa kenyataannya
  1. Tanaman yang diwajibkan untuk tanaman dagang, sering melebihi 1/5, bahkan mencapai luas tanah lahan petani
  2. Sisa keuntungan dari penanaman tanaman dagang diambil oleh pemerintah 
  3. Pekerjaan untuk menanam tanaman dagang sering melebihi waktu untuk menanam padi, sehingga areal penanaman padi rakyat menjadi terlantar
  4. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani
  5. Adanya cultuur prosentesn(presentasi keuntungan) yang diberikan kepada pengawas tanam paksa
Pemberlakuan Cultuur Stelsel/sitem tanam paksa ini telah menimbulkan dampak yang luas bagi pemerintah Belanda maupun terhadap rakyat pribumi
a. Dampak tanam paksa terhadap pemerintah Belanda
  • Pendapatan pemerintah Belanda mengalami surplus
  • Hutang-hutang Belanda terlunasi
  • Pemerintah Belanda dapat melakukan pembangunan negaranya
b. Dampak tanam paksa terhadap rakyat pribumi 
  • Menyempitkan luas areal penanaman padi
  • munculnya bencana kelaparan di Demak dan Grobogan akibat kegagalan panen dan wabah kelaparan
  • Meluasnya bentuk kepemilikan lahan bersama (tanah milik komunal)
  • rakyat pribumi mulai mengenal jenis tanaman ekspor dan sistem penanamannya
E. Zaman Liberal
Setelah adanya tekanan dari kelompok liberal di Belanda, seperti adanya kecaman Baron Van Hoevel dan Edward Douwes Dekker, dalam bukunya berjudul Max Havelaar, maka sistem tanam paksa dihapuskan. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, maka politik kolonial yang digunakan di Indonesia dan Jawa khususnya bercorak liberal. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraris(Agrarische Wet) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Tujuan utama undang-undang tersebut adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta, baik swasta Belanda, maupun Swasta Eropa lainnya untuk mendirikan berbagai perkebunan-perkebunan besar seperti perkebunan kopi, teh , gula, dan kina.

Undang-Undang Agraria
  1. Tanah Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu tanah rakyat(domein) dan tanah pemerintah(gubernemen)
  2. Tanah rakyat dibedakan menjadi tanah milik yang bersifat bebas, dan tanah desa untuk keperluan penduduk yang sifatnya tidak bebas
  3. Tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, disewakan dan dapat dijual untuk tujuan perkebunan
Walaupun dalam keterangannya pemerintah Belanda mengatakan bahwa UU Agraris dengan sistem liberalnya bertujuan untuk lebih menjamin kesejahteraan penduduk pribumi dengan adanya perlindungan terhadap hak milik petanai atas tanah, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa sistem liberal cendrung berorientasi kepada upaya memakmurkan negeri induk(Belanda) dibandingka mensejahterakan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa dampak dilaksanakan sistem liberal di Indonesia:
  • Berkembangnya perkebunan-perkebunan swasta yang tidak saja terbatas pada tanah-tanah kosong tetapi meliputi juga areal persawaahan
  • Hilangnya mata pencaharian utama para petani, karena semakin sempitnya areal persawahan mereka
  • Jatuhnya harga barang-barang konsumsi ringan dan produksi rakyat lainnya seperti kerajinan rakyat dan usaha penenunan akibat masuknya barang-barang yang berasal dari negeri Belanda
  • Masuknya sistem ekonomi uang
  • Munculnya kaum buruh diperkebunan-perkebunan besar. Kaum buruh ini muncul karena mereka telah kehilangan pekerjaan sebagai petani penggarap yang tanahnya telah dijadikan areal perkebunan
  • Adanya Poenale Sanctie, yaiu sanksi atau ancaman bagi para buruh kontrak yang tidak menepati perjanjian masa kontraknya
  • Makin mundurnya tingkat kesejahteraan penduduk Jawa, karea pertumbuhan penduduk yang pesat tidak sebanding dengan produksi bahan makanan dan luas tanah pertanian. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi liberal gagal dalam mewujudkan kesejateraan bagi rakyat pribumi
(Soal dan Pembahasan Politik kolonial barat klik disini)
Materi sejarah lainnya:
  1. Pengantar Sejarah disini disini
  2. Zaman Hindu-Budha di Indonesia disini 
  3. Sejarah Islam di Indonesia disini 
  4. Perlawanan Kolonialisme barat disini 
  5. Pergerakan Nasional disini 
  6. Pendudukan Jepang disini
  7. Masa Revolusi mempertahankan kemerdekaan disini
  8. Masa demokrasi liberal disini
  9. Ancaman distegrasi bangsa disini
  10. Era Demokrasi Terpimpin Indonesia klik disini
  11. Masa Orde Baru klik disini
  12. Masa Reformasi klik disini 
  13. Peradaban kuno dunia disini
  14. Sejarah Perkembangan Pemikiran Eropa disini 
  15. Latar Belakang Penjelahan Samudra Bangsa Eropa disini 
  16. Revolusi Industri disini 
  17. Revolusi Amerika disini 
  18. Revolusi Prancis disini 
  19. Nasionalisme Bangsa Asia-Afrika disini 
  20. Perang Dunia I dan II disini 
  21. Perang Dingin disini
  22. Kerjsa sama global dan regional disini
  23. Peristiwa Mutakhir disini

Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon