Rabu, 13 Juli 2016

Sejarah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI

Loading...

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terutama dalam proses menjadi sebuah negara 'sungguhan'. Tentunya harus ada perangkat negara yang jelas. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam bahasan kali ini, kita akan mencoba membahas perjalanan dari lembaga legislatif dari mulai Zaman Belanda sampai sekarang.
Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:
  1. Volksraad
  2. Masa perjuangan Kemerdekaan
  3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)


Voolksraad. 
Ketika masa 1910-1920, di Hindia-Belanda sedang mabok organisasi. Beragam organisasi muncul, Organisasi kedaerahan, nasionalis, sosialis, agamis, dan masih banyak lagi, 

Pembukaan Volksraad  oleh Gubernur Jenderal Van Limburg.
Wikipedia
Seperti yang kita tahu, bahwa sekitar 1910-1920, keadaan Eropa sedang panas. Puncaknya ketika 1914-1918, dimana muncul perang besar antar negara di Eropa, termasuk Belanda. 
Akibat Perang Dunia I, arus barang dari Nusantara ke Eropa agak terhambat. Dengan begitu, perekonomian Hindia Belanda menjadi lesu. Kesimpulannya, Perang Dunia I merugikan perekonomian Hindia-Belanda. Nah, saat-saat seperti ini yang coba dimanfaatkan oleh kaum nasionalis. Di saat Hindia-Belanda sedang terpuruk, Organisasi-organiasi nasional mulai melobi agar mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima. 

Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah.

Selanjutnya tahun 1918, Anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Volksraad baru 'benar-benar' bekerja setelah dilantik. Pada awal berdirinya, Volksraad memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda (Eropa) dan orang timur asing: TionghoaArab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi.

Voolksraad hanya bertugas sebagai penasehat pemerintah. Namun, ketika tahun 1927, akhirnya Voolksraad memiliki kewenangan ko-legislatif bersama Gubernur-Jendral yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur-Jendral memiliki hak veto, kewenangan Voolksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya.
Selama periode 1927-1941, Volksraad hanya pernah membuat enam undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya tiga yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. 

Masa Penjajahan Jepang

Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dengan demikian Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil diwujudkan. Digadang-gadang akan membawa perubahan, Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah. 
Pada tahun 1943, Jepang membentuk Chuo Sang In (Badan Pertimbangan Pusat). Fungsi Chuo Sang In mirip seperti Volksraad pada masa awal. Yakni hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari Pemerintah Militer Jepang. Hanya itu saja, tidak ada hak legislatif apapun pada tubuh Chuo Sang In. Untuk ketua Chuo Sang In, Jepang mempercayakan kepada Ir. Soerkano, karena dia dianggap sebagai tokoh sentral dalam perpolitikan Indonesia.

Bulan Agustus 1945, merupakan bulan petaka bagi Jepang. Pasalnya pada bulan itu, daerah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat, pemboman ini membawa dampak yang luar biasa hebat. Dan pada bulan Agustus juga, Uni Soviet menyatakan perang pada Jepang. Dengan begitu, Jepang mau tidak mau harus menyerah. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 

Periode KNIP
Sebagai sebuah negara demokrasi yang baru, Indonesia harus mempunyai lembaga legislatif. Maka, dibentuklah sebuah lembaga legislatif yang bernama KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR-RI.

Dalam sidang KNIP yang pertama, disusun lah pimpinan dalam lembaga tersebut:

KNIP lalu berganti nama menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsinya. 




Referensi 
[1]http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr
[2]https://id.wikipedia.org/wiki/Volksraad

Artikel Terkait

Show comments
Hide comments


EmoticonEmoticon